DOB Picu Reaksi KKB di Papua? Boy Markus Dawir: Pengangkatan Pejabat Jadi Polemik!

TRIBUN-PAPUA.COM – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menunjukan eksistensinya diakhir Desember 2022 dengan melakukan sejumlah penyerangan kepada warga sipil maupun TNI-Polri.

Melihat gal tersebut, anggota DPR Papua Boy Markus Dawir menduga gejolak keamanan beberapa hari terakhir dengan aksi KKB tidak terlepas dari kebijakan pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Terutama, kata dia, aksi tersebut makin menjadi-jadi karena melihat dampak hadirnya pemekaran justru makin menyudutkan warga asli Papua.

Baca juga: Akui Masalah KKB Papua Tak Bisa Diselesaikan Sembarangan, Mahfud MD: Bukannya Kita Takut

"Bukan tidak mungkin aksi yang belakangan ini terjadi karena ada yang salah dengan pelaksanaan DOB (daerah otonomi baru) ini,” kata Boy dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).

Dikatakan, tujuan awal Pemerintah Pusat melakukan pemekaran untuk kesejahteraan orang asli Papua dinilai tidak jelas lagi.

“Ambil contoh soal pengangkatan pegawai atau Pejabat di Provinsi baru itu sangat kelihatan kepentingan pihak tertentu. Kemendagri padahal secara kapasitas orang asli Papua juga sudah banyak yang mampu untuk menduduki jabatan tersebut," ujarnya.

Kata Boy, penempatan pegawai atau pejabat di lingkungan Provinsi DOB baru membuat warga asli Papua bingung dan bertanya-tanya karena kesempatan untuk memberdayakan mereka justru tidak ada.

"Pejabat didatangkan dari luar, kami duga ada titipan Kemendagri. Jadi pemekaran ini sebenarnya untuk siapa? Kalau untuk pemberdayaan warga asli Papua lalu kenapa mereka tidak diberi tempat? SDM-nya sudah ada kok. Ini yang menurut saya menyulut kemarahan dan timbullah aksi belakangan ini baik di Deiyai, Dogiyai, Yapen dan juga pegunungan Bintang," kata sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Papua ini.

Baca juga: Tokoh Pemuda Kabupaten Jayapura Minta Panglima TNI Basmi KKB di Kepulauan Yapen Papua

Boy yang adalah juga Ketua PPM Papua tersebut mengaku kecewa karena kesejahteraan orang asli Papua akhirnya cuma janji semata.

"Sebagai anak pejuang, kami sangat kecewa karena apa yang menjadi janji presiden pertama RI Soekarno tidak terwujud sebab belum terjawab kesejahteraan dan pemberdayaan pada Orang Asli Papua di atas tanahnya," kata Boy.

Dia juga mempertanyakan janji pemerintah terkait pembiayaan DOB bakal dibiayai dari APBN yang justru kini malah membebani APBD Provinsi Papua induk.

Baca juga: Plato Merani Dalang KKB Tewaskan Warga Sipil hingga Pembakaran Mobil Polisi di Yapen Papua

"Karena diambil lagi dari APBD induk, maka terjadi kepincangan dalam pelayanan di Papua induk terutama bidang pendidikan, kesehatan dan juga kepegawaian karena pelayanan dasar masyarakat masih terpusat di Papua induk. Ini harus dievaluasi serius, karena akhirnya pemekaran ini malah jadi beban. Itu saja," kata Boy.

Dikatakan Boy, pemerintah Pusat khususnya Presiden Jokowi perlu melihat ulang kebijakan DOB di Papua ini apakah pelaksanannya sesuai dengan tujuan atau tidak sama sekali.

"Karena kalau tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Dari sisi rekrutmen pegawai saja sudah fatal karena ujungnya orang asli Papua hanya akan jadi penonton saja. Ini perlu diperhatikan serius agar jadi bahan evaluasi serius Presiden," pungkas Boy. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul - DOB Papua Dinilai Picu Gejolak, Rekrutmen Pegawai dan Beban APBD Jadi Sorotan