Info Merauke

Masuk Kategori Rawan, Lapas Kelas 2B Merauke Diusulkan untuk Renovasi

“Kondisi bangunan lapas ini kita sudah lakukan grand design dan sudah diserahkan di Dirjen Pemasyarakatan dan Biro Perencanaan,” kata Anthonius.

Penulis: Syarif Jimar | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Syarif Jimar
Kepala Kantor Kemenkumham wilayah Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Sharif Jimar

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE – Kepala Kantor Kemenkumham wilayah Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba mengatakan, saat ini pihaknya telah mengajukan permohonan ke di Dirjen pemasyarakatan dan biro perencanaan Kementerian Hukum dan HAM  untuk merenovasi Lapas Kelas 2B Merauke.

Hal tersebut disampaikan Anthonius saat menghadiri Natal bersama Oikumene di Lapas Kelas 2B Merauke, Kamis (5/1/2023) Kemarin.

“Kondisi bangunan lapas ini kita sudah lakukan grand design dan sudah diserahkan di Dirjen Pemasyarakatan dan Biro Perencanaan,” kata Anthonius.

Baca juga: Pesan Natal dari Balik Jeruji Lapas Kelas 2B Merauke Papua Selatan

Menurutnya, Lapas Merauke termasuk satu diantara 3 lapas di Papua yang masuk ke dalam kategori tingkat kerawanan tinggi dari segi fasilitas.

“Ada 3 lapas yang tingkat kerawanannya tinggi di Papua, dari sisi fasilitas yang kurang memadai yakni Lapas Merauke, Lapas Narkotika Jayapura dan Lapas Perempuan, tutur Anthonius.

 

 

Anthonius melanjutkan, terkait renovasi lapas tersebut Kepala Lapas Merauke telah menyampaikan kepada dirinya, dan Anthonius juga telah melihat secara langsung kondisi Lapas Kelas 2B Merauke saat berkunjung ke Merauke,

“Bapak kalapas sudah menyampaikan beberapa kali kepada saya dan saya juga sudah meninjau beberapa kali disini untuk renovasi lapas ini,” ujarnya.

Anthonius juga menyampaikan jika kelak lapas Kelas 2B Merauke bakal berubah status menjadi Lapas Kelas 1, Namun hal tersebut perlu dikomunikasikan lagi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendukung perubahan statusnya.

Baca juga: Bupati Merauke Buka Acara Moehammadiyah School Competition, Ini Kata Romanus!

“Karena ini sudah jadi provinsi, berarti kedepan dia harus menjadi lapas kelas 1, karena lapas kelas 2 itu nomenklaturnya di kabupaten, jadi kalo sudah provinsi harus menjadi lapas kelas 1, itu akan kita perjuangkan juga apakah bisa dibangun baru di tempat yang baru, saat ini kita harus berkomunikasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu,” jelas Anthonius.

Menurutnya untuk bisa bisa membangun lapas baru, pemerintah harus menghibahkan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan lapas yang baru.

“Jika pemerintah menyiapkan lahan itu akan sangat cepat kita bangun, tapi sepanjang lahan belum ada kita akan kesulitan untuk membangun,” pungkas Anthonius. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved