Gelar FGD Libatkan Dewan Adat di Jayapura, Yadupa Bakal Keluarkan Panduan Final Komunikasi STBMA

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dalam gelaran Fokus Group Diskusi (FGD), Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa) akan mengeluarkan panduan final komunikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Adat (STBMA) Papua.

Pantauan Tribun-Papua.com Kamis (2/3/2023), kegiatan tersebut berlangsung pada salah satu hotel di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Staf Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa), Bertha Ronsumbre kepada Tribun-Papua.com mengatakan terkait dengan kegiatan tersebut, secara bersama-sama mampu menghasilkan dokumen panduan final komunikasi STBMA di Papua.

Baca juga: Gandeng Pemprov Papua Selatan, Unicef Gelar LokaKarya Advokasi Replikasi Literasi Kelas Awal

"Kita harapkan panduan ini dapat dikenalkan oleh para kepala adat, untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat," terangnya.

Bertha menjelaskan, terkait kebiasaan atau budaya hidup bersih dan sehat haruslah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pendekatan adat ataupun tokoh-tokoh agama.

"Tetapi kembali lagi dengan adanya dokumen ini, bukan berarti secara tegas langsung melarang masyarakat untuk buang air besar sembarangan, tetapi secara perlahan melalui pendekatan sosialisasi," tuturnya.

Ia mengakui memang untuk mengubah perilaku masyarakat membutuhkan proses, tidak bisa secara tiba-tiba.

"Kami merasa penting melibatkan komponen adat dalam hal ini Dewan Adat Papua karena secara hierarki, kami Yadupa berada di bawah Dewan Adat Papua, sehingga kami dalam melakukan projek ini bekerja sama dengan mereka," bebernya.

Pihaknya berharap dengan melibatkan adat, maka masyarakat di kampung-kampung dapat lebih mendengarkan terkait gerakan stop buang air besar sembarangan ataupun persoalan STBM.

Baca juga: Ini Hasil Kesepakatan Bersama Unicef dengan Pemprov Papua Selatan terkait Replikasi PAUD HI

"Sasaran kami untuk di Papua terkait projek ini adalah di Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, dan Port Numbay atau Kota Jayapura," rincinya.

Ia berharap dengan adanya dokumen panduan tersebut, dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dan nantinya bisa direplikasi pada daerah lainnya di Papua.

Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar kepada Tribun-Papua.com mengatakan, persoalan sanitasi atau kesehatan merupakan masalah umum di Papua.

"Kami Dewan Adat Papua melihatnya ini isu umum, tetapi dipilih atau disasar 3 kabupaten tersebut lantaran, sebagai sampel mewakili keberadaan Papua, karena dengan adanya masyarakat yang tinggal di pegunungan, rawan, maupun pesisir pantai tentu ini kompleks," tandasnya.

Pihaknya menyampaikan terimakasih, karena menggandeng pihak adat untuk bekerja sama atau berkolaborasi terkait isu ini.

Baca juga: Ketua Tim PKK:  Advokasi PAUD HI Unicef, Pondasi Awal Pendidikan di Papua Selatan