Gelar FGD Libatkan Dewan Adat di Jayapura, Yadupa Bakal Keluarkan Panduan Final Komunikasi STBMA

"Terkhususnya untuk Unicef, karena mengedepankan pendekatan secara adat, dan mereka menghubungi kami sebagai orangtua untuk bekerja sama dengan Yadupa," tuturnya.

Menurutnya, dengan berkolaborasi dengan Yadupa maka dapat lebih menyentuh masyarakat adat.

"Kita berharap pula Pemerintah juga ikut kerja sama dengan kami, untuk membantu mereka, karena denga bersama-sama maka akan ada sharing data satu sama lainnya," tutupnya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengembangkan Dokumen Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/ 2008.

Ini tentunya menjadikan STBM sebagai program nasional dan merupakan salah satu sasaran utama dalam RPJMN 2010 hingga 2014, yang menargetkan akhir tahun 2014, tidak akan ada lagi masyarakat Indonesia yang melakukan praktik buang air besar sembarangan.

Untuk menindaklanjuti keputusan menteri itu, sejumlah langkah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta untuk mengatasi permasalahan dimaksud.

Unicef Papua yang fokus pada program kesehatan melakukan kerjasama dengan Yayasan Gapai Harapan Papua dan Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa) untuk melakukan finalisasi Panduan Komunikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Adat (STBMA) dengan tujuan utama memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat adat Papua.

Dalam proses finalisasi draf tersebut, dilakukanlah Fokus Group Diskusi (FGD) II, untuk penyelarasan draft yang sudah ada.

Pada FGD kali ini juga akan dilakukan presentasi tentang hasil studi dari Unicef tentang perilaku buang air besar sembarangan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mamberamo Tengah.

Diharapkan dari presentasi ini, ada masukan dari peserta FGD untuk catatan perbaikan terhadap panduan komunikasi STBMA.

Pada kesempatan FGD tersebut, turut hadir perwakilan dari akademisi, Dewan Adat Papua, Unicef, Gapai, dan Yadupa serta diundang dari para pengambil kebijakam, yakni Pemerintah. (*)