Pasca-kontak Tembak dengan TNI di Nduga, KKB Pamer Senjata dan Amunisi Hasil Rampasan

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pasca-kontak tembak dengan TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada, Sabtu (15/4/2023), kelompok kriminal bersenjata (KKB) memamerkan senjata dan amunisi hasiol rampasannya.

Dikutip dari laman Pos-Kupang.com, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) memperlihatkan senjata hasil rampasan.

KKB ini berhasil mengambil senjata setelah kontak tembak menewaskan beberapa prajurit TNI di Distrik Mugi-Mam.

Baca juga: Tak Ada Luka Tembak, Ini Penyebab Pratu F Meninggal Pasca-kontak Tembak dengan KKB di Nduga

Diketahui, KKB pimpinan Egianus Kogoya menyerang Pos Militer.

Ketua Umum TPNPB-OPM Jeffrey Bomanak mengatakan, selain menewaskan prajurit TNI, pasukan Egianus Kogoya juga mengamankan sembilan senjata dari tangan prajurit TNI.

"Militer (TPNPB) berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh, 3 m16 A1 yang dimilik TNI," kata Jeffrey Bomanak, dilansir dari Rimbah Hutan 61.

Jeffrey Bomanak mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan bahwa pada saat Prajurit TNI di Distrik Paru, Sabtu 15 April, diserang pasukan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

"Militer (TPNPB) berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh, 3 m16 A1 yang dimilik TNI," kata Jeffrey Bomanak.

Senjata-senjata hasil rampasan tersebut dipamerkan melalui akun Rimbah Hutan 61.

Hal senada disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.

"Pasukan TPNPB dibawah pimpinan Perek Jelas Kogeya, berhasil tembak mati 9 anggota TNI dan juga rampas 9 pucuk senjata api," kata Sebby Sambom.

Baca juga: Panglima TNI Yudo Margono: Jangan Mudah Percaya Pernyataan Sebby Sambom

"Panglima Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Darakkma, Egianus Kogeya dan pasukannya bertanggungjawab atas serangan ini, dan perang terus berlanjut," tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa TPNPB-OPM sudah ajukan negosiasi damai dengan Pemerintah Selandia Baru dan juga Pemerintah Indonesia namun sudah dua bulan belum dijawab.