Dari Walesi ke Maima, Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Tetap Ditolak Warga?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan memang tidak berjalan mulus.

Pemerintah masih disibukkan dengan lokasi pembangunan kantor yang masih mendapat penolakan dari warga setempat.

Awalnya, lokasi pembangunan kantor di Distrik Walesi.

Namun, ditolak masyarakat adat Wouma, Walesi, dan Assolokobal.

Baca juga: Profil Papua Pegunungan yang Pernah Disebut Provinsi KKB oleh Akademisi Universitas Cenderawasih

Masyarakat dari tiga distrik inipun bahkan sampai menduduki halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena.

Penolakan itu bukan tanpa alasan.

Sebaliknya, masyarakat tiga distrik menyebutkan bahwa okasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan adalah inisiatif oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi.

Baca juga: Wamendagri Ingin Bangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Maima, Ditolak Warga Setempat?

Kemudian, tidak ada juga sosialisasi kepada masyarakat adat, pun warga pemilik ulayat tidak memberikan lahannya untuk lokasi pembangunan kantor.

Hal ini membuat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo merelokasi rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Dari Distrik Walesi, relokasi dilakukan ke Distrik Maima.

Baca juga: RESMI! Jhon Richard Banua Buka Turnamen Bola Basket se-Jayawijaya Papua Pegunungan

Namun, tetap saja rencana tersebut masih menimbulkan pro-kontra dari warga setempat.

Ada pihak yang setuju, adapula sebagian tidak setuju atas rencana pembangunan di lokasi tersebut.

Dalam pertemuan yang digelar di Kampung Kepi, Distrik Maima, salah satu tokoh, Bertus Asso, yang diutus oleh Wamendagri, membawa pesan bahwa lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan akan dipindahkan ke Distrik Maima.

Sehingga semua tokoh dan masyarakat harus mempunyai komitmen bersama untuk menyediakan lahan.

Kemudian hasilnya akan sampaikan kepada Wamendagri untuk menindaklanjuti.