Profil Papua Pegunungan yang Pernah Disebut 'Provinsi KKB' oleh Akademisi Universitas Cenderawasih

Konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dan TNI-Polri ini seakan tak ada ujungnya.

Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, dalam tulisannya yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Papua, Senin (28/03/2022).

"Siapa saja, baik kalangan sipil atau militer, kelompok sipil bersenjata, semuanya menjadi target (konflik) Kapan saja lengah, nyawa melayang,” jelas Marinus.

Kata Marinus, kehadiran negara dalam menggerakan kekuatan militer secara besar-besaran ke Papua merupakan hard approach.

Hard approach tersebut nyatanya belum maksimal dalam menyelesaikan isu ancaman terhadap kemanusian.

“Oleh karena itu, ke depannya perlu soft approach. Negara harus hadir dalam membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua,” ungkapnya.

Marinus menyebutkan, soft approach yang dibutuhkan adalah kebijakan pembentukan DOB di Papua.

Dalam hal ini, pembentukan Provinsi KKB.

Tujuannya, menjadi solusi alternatif dalam mengatasi isu human security yang semakin dominan di Papua.

Menurut Marinus, dengan membentuk DOB, negara dengan mudah memetakan dan melokalisir posisi aktor-aktor kekerasan yang mengancam keselamatan warga masyarakat.

"Sembari negara mengembangkan dan memperkuat kebijakan keamanan teritorial untuk mempersempit ruang gerak kelompok sipil bersenjata atau KKB Papua," ujarnya.

Sebab kata Marinus, KKB di Papua saat ini memiliki kekuatan teknologi senjata yang semakin modern.

"Kelompok KKB Egianus Kogoya di Nduga semakin berbahaya. Senjata mereka telah memakan banyak korban. Negara harus siap dengan strategi antisipasi dan menjadikan kebijakan DOB sebagai instrumen strategis keamanan,” jelasnya.

“Secara khusus, dengan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Papua yang menjadi basis utama KKB, negara bisa mengontrol dan mempersempit ruang gerak perlawanan KKB Papua dengan tepat," pungkasnya. (*)