Profil Papua Pegunungan yang Pernah Disebut 'Provinsi KKB' oleh Akademisi Universitas Cenderawasih

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Tanah Papua kini resmi dimekarkan menjadi 6 provinsi.

Pulau paling timur di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terkenal dengan nama Bumi Cenderawasih itu memiliki 6 wilayah administrasi.

Adapun 6 wilayah administrasi yang dimaksud antara lain, Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Namun, satu di antaranya Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Marinus Yaung Sebut Pegunungan Tengah Papua sebagai Provinsi KKB

Provinsi yang diresmikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 11 November 2022 itu terbilang unik.

Pasalnya, wilayah tersebut pernah disebut ‘Provinsi KKB’ oleh Akademisi Universitas Cenderawasih Papua, Marinus Yaung.

Lantas apa alasan Marinus Yaung menyebut Papua Pegunungan sebagai 'Provinsi KKB'?

Provinsi KKB

Marinus Yaung menjadi satu sosok yang mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Secara blak-blakan Akademisi Universitas Cenderawasih itu melabelkan Papua Pegunungan Tengah sebagai Provinsi KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata).

Alasannya, yakni daerah pegunungan tengah Papua kerap terjadi konflik bersenjata antara aparat TNI-Polri dan KKB Papua.

Makanya, Marinus berpendapat, dengan terealisasinya pembentukkan DOB di Papua, satu di antaranya Provinsi Pegunungan Tengah, seluruh pasukan keamanan dikerahkan untuk membuat garis embarkasi militer, agar membatasi akses Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan para simpatisannya.

“Biarkan KKB dan simpatisannya beraktivitas dengan agendanya sendiri di Provinsi KKB milik mereka sendiri," ujarnya.

Hal itu lantaran, menurut Marinus, semua pihak mau Papua menjadi satu.

"Kita mau Papua tanpa perpecahan.”

“Tapi melihat polarisasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat, dan persenjataan modern yang dimiliki KKB, ini suatu pra kondisi yang telah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan hidup orang Papua lain di luar suku-suku yang membentuk KKB,” kata Marinus Yaung.

Demikian, sambung Marinus, perlu segera dibentuk Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau Provinsi KKB agar pendekatan keamanan oleh negara bisa lebih terukur, terarah dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, ancaman terhadap kemanusian oleh KKB Papua bisa diminimalisir pasukan keamanan secara efektif dan maksimal," ujarnya.

Tidak hanya itu, Marinus juga menjelaskan pandangan tersebut lebih kepada kepada isu human security di Papua.

"Sebab ini masalah serius yang tidak bisa ditangangi oleh kelompok elite politik dalam satu Provinsi Papua saja.”

Baca juga: Profil Papua Pegunungan yang Jadi Satu-satunya Provinsi Landlocked di Indonesia

“Bahkan ketika nyawa manusia Papua dan non Papua melayang sia-sia, terjadi disparitas cara pandang dari kalangan aktivis HAM Papua dan juga dari mulut elit dan pejabat Papua," jelasnya.

Sebab menurut Marinus, disparitas cara pandang dan penanganan warga masyarakat Indonesia di Papua terlihat tidak adil.

"Maka perlu dicari solusi alternatif melalui pemekaran DOB Provinsi Papua,” jelasnya.

Marinus menyarankan, Provinsi Pegunungan Tengah atau yang ia istilahkan "Provinsi KKB" yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan DOB.

Sebab, Marinus menyebut telah melihat masalah Papua perlu dilokalisir.

"Karena masalah dan tantangan pembangunsn terbesar ada di wilayah Provinsi ini. Sehingga dengan melokalisir dlm bentuk kebijakan DOB, mudah-mudahan pembangunan di Papua bisa berjalanan dengan maksimal tanpa rintangan dan hambatan yg cukup besar seperti di wilayah Provinsi KKB," kata Marinus.

Selain itu, Marinus juga menjelaskan, mengapa dirinya harus menyebut Provinsi KKB.

"Karena pemerintah Indonesia sudah menyebutkan daerah ini basis utama perlawanan KKB terhadap pemerintah dan aparat keamanan Indonesia, dan daerah ini juga, ancaman terhadap keselamatan nyawa manusia (human security) paling tinggi di seluruh tanah Papua," terangnya.

Konflik Tak Berujung

Sejak Papua berintegrasi ke Negara Republik Indonesia (NKRI), kekerasan dan konflik bersenjata terus terjadi di Papua.

Konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dan TNI-Polri ini seakan tak ada ujungnya.

Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, dalam tulisannya yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Papua, Senin (28/03/2022).

"Siapa saja, baik kalangan sipil atau militer, kelompok sipil bersenjata, semuanya menjadi target (konflik) Kapan saja lengah, nyawa melayang,” jelas Marinus.

Kata Marinus, kehadiran negara dalam menggerakan kekuatan militer secara besar-besaran ke Papua merupakan hard approach.

Hard approach tersebut nyatanya belum maksimal dalam menyelesaikan isu ancaman terhadap kemanusian.

“Oleh karena itu, ke depannya perlu soft approach. Negara harus hadir dalam membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua,” ungkapnya.

Marinus menyebutkan, soft approach yang dibutuhkan adalah kebijakan pembentukan DOB di Papua.

Dalam hal ini, pembentukan Provinsi KKB.

Tujuannya, menjadi solusi alternatif dalam mengatasi isu human security yang semakin dominan di Papua.

Menurut Marinus, dengan membentuk DOB, negara dengan mudah memetakan dan melokalisir posisi aktor-aktor kekerasan yang mengancam keselamatan warga masyarakat.

"Sembari negara mengembangkan dan memperkuat kebijakan keamanan teritorial untuk mempersempit ruang gerak kelompok sipil bersenjata atau KKB Papua," ujarnya.

Sebab kata Marinus, KKB di Papua saat ini memiliki kekuatan teknologi senjata yang semakin modern.

"Kelompok KKB Egianus Kogoya di Nduga semakin berbahaya. Senjata mereka telah memakan banyak korban. Negara harus siap dengan strategi antisipasi dan menjadikan kebijakan DOB sebagai instrumen strategis keamanan,” jelasnya.

“Secara khusus, dengan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Papua yang menjadi basis utama KKB, negara bisa mengontrol dan mempersempit ruang gerak perlawanan KKB Papua dengan tepat," pungkasnya. (*)