Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan Diprotes, Panitia Bereaksi Keras: Lihat Itu

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE – Panitia tingkat kabupaten pada tiga daerah di Papua Selatan memprotes hasil seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) oleh panitia pemilihan tingkat provinsi.

Mereka keberatan terkait nama-nama calon anggota yang kini dikantongi panitia provinsi.

Tiga daerah yang keberatan yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

Mereka menduga ada yang tidak beres atas kinerja Panpel tingkat Provinsi Papua Selatan.

Panpel daerah menduga ada sejumlah nama calon anggota MRPS yang diumumkan pada tanggal 31 Mei 2023, diduga diganti tanpa sepengetahuan Panpel kabupaten.

Merespon ini, Ketua Panpel MRPS Dominikus Buliba Gebze, bereaksi keras.

Baca juga: Anggota MRP Papua Selatan Siap Diplenokan Dalam Waktu Dekat

Ia menyebut Panpel kabupaten bukan tuan pesta.

Menurutnya, wewenang panpel kabupaten hanya sebatas melakukan rekrutmen unsur adat dan perempuan.

Sementara terkait penentuan daftar urut tetap dan urut tunggu merupakan kewenangan provinsi.

"Panpel kabupaten kenapa harus sibuk? Yang harus sibuk itu peserta. Kami yang keluarkan Surat Keputusan tugas untuk mereka. Mereka itu hanya membantu kita di kabupaten. Mereka bukan tuan pesta, kita ini yang tuan pesta karena kita yang mengeluarkan SK untuk mereka," kata Dominikus kepada wartawan, Senin (5/6/2023).

Lanjutnya, sesuai Pergub Papua Selatan Nomor 14 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan, Panpel tingkat kabupaten tidak punya hak untuk menentukan daftar atau nomor urut.

Sebaliknya, yang berwenang menentukan nomor urut calon adalah Panpel tingkat provinsi.

"Secara aturan yang punya hak menentukan nomor urut itu Panpel provinsi. Dari mana mereka (Panpel kabupaten) bisa tahu mereka bisa menentukan yang ini daftar tetap, yang ini yang daftar tunggu. Mereka tidak punya hak itu, yang punya hak itu adalah provinsi, karena hajatannya provinsi," tegasnya.

Menurut Buliba, yang dapat layangkan keberatan atas hasil penetapan calon anggota MRPS adalah peserta atau calon itu sendiri.

Peserta yang tidak puas dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah 14 hari 33 anggota MRPS dilantik.

"Panpel kabupaten yang sibuk dengan polemik itu berhenti sudah. Kalau ada kepentingan politik tertentu, saya minta itu dihentikan. Panpel kabupaten harus tahu diri, tahu posisi. Masa gugat kita lagi, yang punya pesta kita, kita juga yang kasih SK," katanya.

Dominikus juga mengklarifikasi adanya pernyataan perihal panpel tingkat provinsi telah menabrak aturan Pergub Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2023 dan petunjuk teknis soal MRPS.

Kata Dominikus, itu tidak benar.

Ia kembali menegaskan bahwa yang menentukan nomor urut adalah Panpel provinsi bukan Panpel kabupaten.

"Batas kewenangan Panpel kabupaten yakni hanya merekrut unsur adat dan perempuan, kemudian kirim nama-nama itu ke kami. Lalu kami akan bersurat ke gubernur. Nomor urut itu kan gubernur yang keluarkan, yang minta nomor urut ke gubernur itu siapa? Panpel provinsi kah kabupaten?" celetuknya.

Panpel provinsi dan Panpel kabupaten tidak perlu ada audensi.

Baca juga: Ada Pengaduan Pemilihan MRP Papua Selatan, Ini Kata Pj Gubernur Apolo Safanpo

Konfrensi pers yang Panpel provinsi akukan setelah pleno, yang berhak jawab itu para peserta, bukan Panpel kabupaten yang justru gelar konfrensi pers untuk keberatan.

Sebelumnya pada Jumat (2/6/2023) malam, Panpel tingkat kabupaten dari Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel menggelar konfrensi pers dengan inti permasalahan keberatan dengan hasil pleno yang ditetapkan Panpel tingkat provinsi.

Bahkan, Panpel dari tiga kabupaten itu meminta Penjabat Gubernur Apolo Safanpo untuk membatalkan hasil pleno penetapan calon anggota MRPS yang ditetapkan oleh Panpel Papua Selatan di Merauke pada 31 Mei 2023 lalu.

Alasan permintaan tersebut, yakni Panpel tingkat kabupaten menuduh hasil pleno yang ditetapkan Panpel tingkat provinsi tidak sesuai aturan Pergub Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2023 dan juknis yang ada.

Yang mana terdapat nama calon anggota MRPS yang digeser dari daftar tetap ke daftar tungu. Selain itu, ada pula sejumlah calon yang tidak mengikuti seleksi dari tingkat bawah tetapi diakomodir menjadi daftar tetap. (*)