UPDATE: Angkutan Konvensional Jayapura Ancam Mogok Hingga Ada Kejelasan, Ini Kata DPR Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Solidaritas Angkutan Konvensional Jayapura dengan tegas meminta agar Pemerintah segera menonaktifkan angkutan berbasis online yang tidak memiliki ijin operasional.

Ketua DPC Organda Kota Jayapura Arifin Samandi mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah Provinsi Papua maupun Kota Jayapura untuk segera menertibkan angkutan online.

"Sekali lagi, kami minta pemerintah segera menonaktifkan angkutan berbasis online ini, kenapa? karena mereka berjalan tidak sesuai trayek," kata Arifin saat melaksanakan audiens bersama Komisi IV DPR Papua, Senin (12/6/2023).

Baca juga: BREAKING NEWS: Sopir Angkot se-Kota Jayapura Mogok, Bakal Geruduk DPR Papua

Kata Arifin, keluhan ini sudah disampaikan dalam pertemuan beberapa waktu lalu di hadapan Dinas Perhubungan Provinsi Papua serta Dinas Perhubungan Kota Jayapura, namun belum mendapat kejelasan.

"Kami minggu kemarin, sudah bertemu dengan Perhubungan Darat, namun belum ada kejelasan," katanya.

Untuk itu, kata Arifin, para sopir taksi ini datang ke DPR Papua, untuk meminta para perwakilan rakyat ini untuk membantu para sopir taksi.

"Kami datang ke sinu untuk sampaikan aspirasi kami, karena bapa dorang ini perwakilan rakyat," katanya.

Ancam Mogok Hingga Mendapat Kejelasan

Arifin menjelaskan, pihaknya menuntut agar DPR Papua segera memfasilitasi pertemuan dengan instansi terkait agar kejelasan ini bisa segera terealisasi.

"Kalau belum ada kejelasan, kami akan lakukan mogok narik hingga dapat jawaban pasti."

"Baik dari instansi terkait mengenai tarif anggkutan di Kota Jayapura, Provinsi Papua ini," sambung Arifin.

Baca juga: Tolak Keberadaan Maxim, Solidaritas Sopir Angkot di Kota Jayapura Geruduk Kantor DPR Papua