Komisi II DPR Papua Apresiasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Dinas Kehutanan Papua

“Terutama mama-mama Papua yang aktivitasnya di hutan Mangrove dimana saat ini terancam karena pengrusakan dan penggusuran hutan Mangrove yang terus terjadi diwilayah tersebut,” sambungnya.

Untuk itu Yan berharap, Komisi II DPR Papua kedepannya bisa mendorong adanya pelaksanaan eksekusi dari regulasi-regulasi yang sudah ada baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk penegakan hukum terhadap perambahan Hutan Mangrove yang terjadi di Teluk Youtefa.

Pasalnya, kata Yan, Hutan Mangrove yang ada di Teluk Youtefa merupakan rumah, pasar, apotik bagi masyarakat yang bermukim diwilayah itu.

Baca juga: DEMONSTRASI: Perempuan Adat Port Numbay Tolak Penimbunan Hutan Mangrove di Pantai Hamadi

Apalagi, kata Yan, di Hutun Mangrove tersbeut merupakan tempat masyarakat mencari makan.

“Kita harapkan sekali ada penegakkan aturan. Perdanya sudah ada tetapi tidak konsisten itu dilakukan di lapangan,” harapnya.

“Hutan Mangrove di sekitar Teluk Youtefa ini harus kita jaga. Kalau tidak, dampak terhadap lingkungan sangat besar seperti abrasi dan lain sebagainya,” tandasnya. (*)