Pembangunan Fasilitas Kantor Provinsi Papua Pegunungan, Negara Kucurkan Rp 2,1 Triliun

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Pemerintah Pusat telah menyediakan dana pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp 2,1 Triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat berkunjung ke Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (15/06/2023) di Wamena.

Ahmad menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 2,1 Triliun. Memang dibanding dengan yang lain, ini yang paling besar.

Baca juga: Komisi II DPR RI bersama Wamendagri Kunker ke Provinsi Papua Pegunungan, Ini yang Dilakukan

Menurutnya, dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023.

Ia mengatakan, sebelum menyusun undang-undang itu, ada yang bertanya bahwa nanti jangan-jangan sudah dibuat lalu dananya tidak ada dari Pemerintah Pusat.

"Saya mau menyampaikan, Rp 6,6 Triliun itu semuanya murni dari APBN yang diperuntukan untuk 4 DOB di Bumi Cenderawasih," katanya.

“Ini adalah komitmen pemerintah, untuk menindaklanjuti dari pembentukan provinsi baru dengan segera membangun fasilitas,” sambungnya.

Lanjut Ahmad, setelah melakukan meninjau lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, selanjutnyarapat melakukan rapat bersama dengan  Wamendagri, Pj Gubernur Papua Pegunungan, para Bupati se-Papua Pegunungan.

"Kita akan mendengarkan kira-kira masalah-masalah apa yang dihadapi, dan kendala apa yang ditemukan di lapangan, dan apa yang proyeksi kedepan," lanjutnya.

Ia berharap, sesuai dengan ketersediaan dana ini bisa membangun kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, agar aktivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik. (*)