Komisi II DPR RI bersama Wamendagri Kunker ke Provinsi Papua Pegunungan, Ini yang Dilakukan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamen) Jhon Wempi Wetipo serta rombongannya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Pegunungan.

Kedatangan tamu negara tersebut, disambut oleh Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo bersama dengan delapan bupati se-Provinsi Papua Pegunungan, TNI/Polri, dan seluruh OPD.

Diketahui, kunjungan itu dalam rangka peninjauan lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Baca juga: Kericuhan Pecah di Mamberamo Tengah Papua Pegunungan, Polisi: Disebabkan Penyaluran Dana Desa

Selain itu, melakukan rapat  bersama Pj Gubernur Papua Pegunungan, dengan para bupati se-Papua Pegunungan, pada Kamis (15/06/2023)

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) H Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, kehadiran Provinsi Papua Pegunungan membawa suasana lebih damai di antara masyarakat disini.

"Saya perlu sampaikan bahwa DOB ini diberikan untuk kepentingan rakyat yang ada disini," katanya.

Menurutnya, lokasi yang sudah disiapkan oleh masyarakat ini, dan tidak menuntut imbalan apa-apa dalam bentuk materi, tetapi ketika daerah pemerintahan ini sudah dibangun, mereka juga bisa menyerap dalam pemerintahan provinsi baru ini.

"Kita ingin pembangunan yang ada di wilayah Indonesia ini sama dengan di setiap tempat, kita pergi ke pulau Jawa sama dengan daerah Papua, jadi pembangunan itu harus merata di seluruh indonesia," ujarnya.

Ahmad berujar, pihaknya membutuhkan kebersamaan dari semua pihak, agar pemerataan pembangunan ini bisa terjadi sesuai dengan target pemerintah.

"Saya sangat bergembira, dua hari ini kita datang kesini sambutan yang luas biasa, itu artinya pembangunan yang dibawa oleh pemerintah ini diterima dengan baik oleh masyarakat setempat," ujarnya.

Baca juga: Dolpinus Weya Minta IPDN di Papua Pegunungan Segera Revisi Kembali dan Prioritaskan Anak Asli Papua

Dirinya menegaskan, berdasarkan dengan itu, pemerintah pusat maupun daerah bekerja dengan serius, dan tunjukkan yang terbaik kepada masyarakat dengan secara iklas.

"Jadi saya kira, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan ratusan hektar, itu tidak gampang, sehingga pemerintahan juga harus menjaga dan merespon baik secara kepada masyarakat," tegasnya.