Pemkab Boven Digoel Dinilai Tak Berpihak kepada Masyarakat, Pemuda: Pj Gubernur Tolong Lihat Kami!

Laporan wartawan TRIBUN-PAPUA.COM, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Kelompok pemuda meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk serius melihat permasalahan ekonomi di Kabupaten Boven Digoel. 

Ketua Pemuda Boven Digoel, Steven Robert Belarminus, menilai, pemerintah Boven Digoel saat ini tidak mampu mensejahterakan masyarakat di daerah.

"Ini ulah dari pemerintahan. Birokrasi yang mandek, terjadi pelantikan-pelantikan abnormal. Dari hasil uji kepatuhan yang dilakukan Omnibuslaw di Kabupaten Boven Digoel kepada aparatur di sana, banyak kepala dinas tidak mengerti tupoksi tugas," ungkap Steven kepada wartawan di Merauke, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Boven Digoel, Saksi Bisu Pembuangan Tokoh Pergerakan Kemerdekaan Indonesia

Menurutnya, kepala dinas hingga kepala seksi yang berada di Kabupaten Boven Digoel, banyak yang tidak mengerti kewenangan sebuah jabatan.

Hal itu berimbas pada mandeknya pembangunan di Kabupaten Boven Digoel. 

"Program banyak tidak efektif dan tidak tepat sasaran, begitupun anggaran tidak terserap secara baik. Anggaran yang telah ditetapkan, tidak ada pengawasan secara baik, sehingga masyarakat di Boven Digoel menjadi korban kebijakan publik, " tuturnya. 

Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di kabupaten Boven Digoel dan tidak adanya solusi, dapat memberikan dampak kerugian besar terhadap negara Indonesia. 

"Kalau terus menerus dibiarkan, negara juga rugi, gelontorkan anggaran yang sangat besar namun tidak tersentuh hingga masyarakat rumput. Ketidakpuasan itulah yang membuat masyarakat protes terhadap kinerja pemerintah."

Tak hanya menjadi wacana, aksi protes telah dilakukan masyarakat Boven Digoel dan ditujukan langsung kepada pemerintah provinsi Papua Selatan.

Steven mengakui, aksi yang dilakukan agar pemerintah provinsi Papua Selatan dapat menyikapi suara masyarakat Boven Digoel. 

Baca juga: Bupati Boven Digoel Geram Muncul Tempat Esek-esek Ilegal, Hengki: Kami Tata Biar Tak Meresahkan

Selain tidak maksimalnya kinerja pemerintahan kabupaten Boven Digoel, pemuda kabupaten Boven Digoel juga, memprotes sejumlah pekerjaan yang tidak melibatkan atau tidak berpihak kepada Orang Asli Papua khususnya di kabupaten Boven Digoel.

Kebijakan-kebijakan yang diberikan negara tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak berpihak kepada masyarakat Papua di Boven Digoel. 

"Kebijakan-kebijakan itu hanya nama saja, tapi realisasi di kehidupan sehari-hari tidak berpihak kepada anak-anak Papua Boven Digoel," katanya. (*)