Rombongan Komnas HAM RI Sambangi Kantor DPR Papua, Ada Apa?

“DPR Papua hadir untuk mendampingi keluarga korban, lalu mengawal sampai proses hukumnya. Itu kami sudah jalan selama ini dan Komnas HAM juga melakukan hal yang sama,” tutur Jhony Banua.

“Kita tau bersama bahwa ada yang menjadi pelanggaran HAM dan ada juga yang tidak, sehingga kita benahi bersama dan bisa ditindaklanjuti ke depannya,” sambungnya.

DPR Papua mencatat pelanggaran HAM bidang sosial yang diakibatkan Pilkada paling menonjol di tanah Papua.

Pasalnya, banyak masyarakat yang kehilangan hak suaranya, sekalipun sudah memiliki e-KTP serta sudah dijaminn dalam Undang-undang.

“Banyak sekali masyarakat di Kampung-kampung yang tidak memiliki e-KTP. Itu artinya mereka tidak terdaftar di DPT dan tidak bisa ikut memilih nanti,” ungkapnya.

Hal ini pun telah disampaikan ke Komnas HAM.

Ia menilai pemerintah lalai serta belum memberikan perlindungan bagi masyarakat Papua melalui perekaman e-KTP.

“Nyatanya sampai hari ini Pemerintah  belum lakukan perekaman e-KTP bagi semua masyarakat di pelosok  Papua, sehingga kami anggap ini sebuah kelalian Pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Pusat memberikan kebijakan khusus bagi Papua untuk mengakomodir hak suara masyarakat yang belum memiliki KTP.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sopir Angkot se-Kota Jayapura Mogok, Bakal Geruduk DPR Papua

Ia menyebut HAM di Papua itu sudah ada di dalam zona Pemerintah Otsus.

Antara lain afirmasi ,proteksi dan pemberdayaan.

“Mungkin kelihatanya diskriminatif, tetapi itu bisa positif. Karena dengan begitu maka kita bisa memberikan ruang dan kesempatan kepada OAP dalam bingkai NKRI. Mungkin saja ada luka masa lalu, tetapi dengan adanya pemberian Otsus ini dia merasa ada perhatian,” tandas Yulianus. (*)