Tito Karnavian Ungkap Data Penerima Beasiswa Otsus Papua Tidak Valid: Siapa yang Bikin Masalah?

Pasalnya, masih ada tunggakan pembayaran beasiswa Otsus bagi mahasiswa Papua yang saat ini terancam dikeluarkan dari kampus maupun asrama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, mengatakan pemanggilan Aryoko Rumaropen serta pejabat di BPSDM Papua untuk memberikan keterangan terkait penggunaan dana beasiswa dari Dana Otsus Papua.

Sebab, belakangan ini banyak pengaduan dari mahasiswa serta orang tua yang merasa dirugikan soal penyaluran dana beasiswa Otsus yang dinilai tidak jelas atau tidak tepat sasaran.

Fakta ini terungkap dalam pertemuan bersama orang tua mahasiswa penerima beasiswa Otsus di Kantor DPR Papua, Kota Jayapura.

“Kalau memang nanti benar ada temuan seperti ini, maka BPSDM Papua itu kita bubarkan saja, hal ini perlu dilakukan agar tidak terulang lagi masalah yang sama,” Jhony Banua, pekan lalu.

“Aneh sekali. Sebab, kita tahu BPSDM Papua itu mengelola anggaran besar sekali. Setiap tahun mereka mengelola dana Otsus untuk beasiswa itu sekitar Rp 600 miliar lebih,” sambungnya.

Banua mengatakan, dana Rp 600 miliar tersebut hanya untuk anggaran beasiswa.

Selebihnya, masih ada pos anggaran lainnya di BPSDM Papua seperti dana operasional, dana pengawasan, dana monitoring, hingga dana perjalanan dinas ke luar negeri.

Dana setiap pos di luar beasiswa dianggarkan setiap tahunnya.

“Kok bisa ya anggaran sebesar itu tetapi tidak bisa dikelola secara baik, bahkan sampai harus ada tunggakan atau utang sebesar Rp 122 miliar lebih lagi di tahun 2022 yang belum dibayarkan,” ujar Jhony Banua.

Banua menuturkan, dengan pertemuan bersama para orang tua mahasiswa penerima beasiswa Otsus, maka pihaknya lebih tajam melihat persoalan yang terjadi saat ini.

“Sesuai hasil pertemuan, kita ditemukan beberapa kejanggalan yang terjadi dalam pengelolaan beasiswa Otsus mahasiswa Papua yang dilakukan oleh BPSDM Papua saat ini,” terang Jhony Banua.

Menurut Jhony Banua, yang terjadi saat ini adalah, beasiswa mahasiswa di tahun 2022 belum dibayarkan dan masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov Papua).

Jhony Banua juga menyoroti data mahasiswa penerima beasiswa yang tidak sinkron.

Misalnya, sambung Jhony Banua, adanya mahasiswa yang terdata studi di luar negeri.