20 Kapal Nelayan Merauke Tidak Diizinkan Berlayar oleh PSDKP, Ada Apa?

Laporan wartawan TRIBUN-PAPUA.COM, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Sebanyak 20 kapal pencari ikan di kabupaten Merauke tidak mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO).

Hal itu diungkapkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Papua Selatan, Taufik Latarisa, saat diwawancarai wartawan di kantor DPRD Merauke, Senin (10/7/2023).

"Karena itu tadi, makanya kita baru saja lakukan rapat bersama dewan dan instansi terkait untuk mencari solusi seperti apa," ungkap Taufik. 

Baca juga: BREAKING NEWS: 11 Nelayan Asal Merauke Bebas usai Ditahan di Papua Nugini

Ketua HNSI meminta pelayanan berkas dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun agar para nelayan tidak kesulitan sehingga beroperasi dengan cepat. 

Menurut informasi yang didapatnya, kurang lebih sudah 2 minggu sejumlah kapal tersebut belum melakukan aktifitas pencarian ikan sebab lambatnya pelayanan SLO.

"Teman-teman nelayan ini semuanya berharap agar SLO segera dikeluarkan karena mereka sudah siap-siap untuk berlayar, bahan makanan mereka sudah siap dan ABK juga sudah standbye," jelasnya. 

Sementara itu, ketua Komisi B DPRD Merauke, Joseph Lukas Partrow, menuturkan, ada sejumlah nelayan yang memiliki hombase di kampung Kumbe dan tidak mendapatkan Surat ijin berlayar karena harus mengurus surat ijin di Merauke. 

Baca juga: Triwarno Kunjungi Rumah Ikan di Distrik Demta Jayapura, Nelayan Keluhkan Bantuan Tidak Maksimal

"Kurang tau polemiknya seperti apa tetapi tadi kami sudah mencoba berdiskusi dalam rapat, dalam waktu dekat ini mereka sudah boleh berlayar. Kita mau aturan ditegakan, tapi juga ada kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi di daerah kita," tutupnya. (*)