Kawasan Hutan Mangrove Teluk Youtefa Jayapura Dirusak dan Ditimbun Karang: Jokowi Tolong Kami!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kawasan konservasi mangrove Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa, Hamadi, Kota Jayapura, Papua, dirusak.

Hutan bakau di kawasan tersebut dibabat, lalu ditimbun dengan karang.

Padahal, ada papan larangan terpampang betuliskan 'KAWASAN KONSERVASI TWA TELUK YOUTEFA, DILARANG MENGUBAH BENTANG ALAM di KAWASAN INI', lengkap dengan Undang-udang dan pasal yang mengaturnya.

Bunyinya: UU No.5 tahun 1999, pasal 33 ayat 3 dan saknsinya di Pasal 40 ayat 2 seolah hanya symbol saja, tanpa ada kekuatan hukum yang memaksa.

Pembabatan hutan mangrove serta penimbunan tersebut membuat resah masyarakat adat setempat.

Baca juga: Lapor ke Presiden Jokowi, Dishut Hentikan Penimbunan Hutan Mangrove di TWA Teluk Youtefa

Perempuan Adat Port Numbay juga getol melakukan aksi protes menolak penimbunan hutan mangrove di Pantai Hamadi itu.

"Ini tanah leluhur kami, hutan mangrove ini tidak boleh dirusak karena ini hutan perempuan Papua yang harus dijaga dan dilestarikan," ujar Kordinator Aksi Perempuan Adat Port Numbay, Ema Hamadi, ketika ditemui di lokasi aksi di Pantai Hamadi, Rabu (31/5/2023).

Diketahui, lokasi tanah tersebut merupakan kawasan hutan mangrove milik H Rizal Muin yang saat ini sedang dalam proses penimbunan.

Aksi tersebut dilanjutkan dengan pemasangan papan nama dan baliho bertuliskan "Jangan Rusak Hutan Perempuan karena itu adalah Dapur Kami".

Pemasangan baliho ini sekaligus bentuk protes agar tidak lagi dilanjutkan penimbunan material di kawasan hutan mangrove tersebut.

Hentikan Penimbunan

Gencarnya desakan dari masyarakat adat akhirnya membuat pemerintah serta penegak hukum bertindak.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua didampingi Balai Basar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua bersama masyarakat adat Port Numbay dan Polda Papua akhirnya menghentikan aktivitas penimbunan.

Kepala Dinas Kehutnan Provinsi Papua, Yan Jap Ormuseray mengatakan, hutan mangrove di Hamadi itu merupakan kawasan konservasi yang harus dilindungi.

Baca juga: Aniaya Bawahan di Ruangan Sekda, Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Ini Jadi Tersangka: Proses!

Ia menegaskan, semua pihak harus selamatkan keberadaan hutan mangrove di wilayah Teluk Youtefa.

“Hutan mangrove itu merupakan warisan dan itu milik orang Tobati, Engros, dan masyarakat adat di Port Numbay, sehingga kenapa itu harus dihancurkan, hanya karena ulah segelintir orang,” kata Ormuseray ketika ditemui Tribun-Papua.com di Kantor Dinas Kehutanan Papua, Selasa (11/7/2023).

Mereka pun telah nmenyegel jalan masuk ke kawasan penimbunan, dengan memasang police line.

“Kita sudah sepakat police line dan semua peralatan seperti Excavator dan juga truk pengangkut karang atas nama hukum disita semuanya,” ujar Ormuseray.

Pihaknya meminta dukungan dari masyarakat adat Engross, Tobati, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, serta Penjabat Wali Kota Jayapura untuk bersama-sama mengatasi masalah ini.

“Ini masalah hutan milik negara bukan orang perorang, kita bisa saksikan di berbagai media, bagaimana bapak Presiden Jokowi ada sibuk tanam mangrove, justru kita di Jayapura sibuk rusaki atau timbun mangrove,” ujarnya.

Ormuseray mengatakan, perusakan kawasan konservasi adalah pelanggaran Undang-undang.

Pihaknya puin akan melaporkan masalah ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sudah jelas. Kami akan proses hukum juga bagi oknum yang melakukan penimbunan karang di hutan mangrove tersebut,” pungkasnya. (*)