Ini Opsi yang Dilakukan Panglima TNI dalam Upaya Pembebasan Pilot Susi Air

Dia juga menyebutkan, bahwa untuk kepentingan negosiasi, Penjabat Bupati Nduga, sudah menyatakan sanggup. “Penjabat Bupati Nduga sanggup melakukan itu. Artinya, negosiasi merupakan pilihan yang paling tepat untuk mengakhiri kasus penyanderaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu," kata Yudo Margono di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat 21 Juli 2023.

Yudo juga mengingatkan, bahwa upaya negosiasi itu tidaklah mudah. Apalagi kondisi geografis Papua yang terbilang berat, membuat mobilitas tim untuk negosiasi menghabiskan banyak waktu.

Oleh karena itu, kata Yudo Margono, tidak ada batasan bagi tim negosiasi untuk melakukan tugasnya. "Kita tungu sajalah seperti apa hasilnya nanti. Tapi saat ini upaya negosiasi tetap dilaksanakan," kata mantan KSAL itu.

Ia juga menyebutkan bahwa sampai sekarang pilot Susi Air, Philip Mark Merthens senantiasa sehat. Pilot berkebangsaan Australia itu selalu dijaga KKB selama dalam tawanan.

"Ya Alhamdulillah, sesuai informasi sehat," katanya.

Baca juga: Sebut Pilot Susi Air yang Disandera KKB Sehat, Pangdam Cenderawasih: Tapi Kelihatan Dia Jenuh

Yudo juga menambahkan, selagi tim negosiasi bekerja, aparat TNI tetap bertugas menjaga situasi keamanan di Papua.

"Kita tetap menjaga situasi supaya tetap kondusif di semua kabupaten, semua distrik. Kita selalu menjaga bersama-sama Polri menjaga situasi supaya tetap terkendali," kata Yudo.

Adapun Mehrtens disandera setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua mengaku diminta menjadi negosiator dalam negosiasi penyanderaan Mehrtens.

Baca juga: Panglima TNI Tak Pilih Opsi Serang KKB untuk Bebaskan Pilot Susi Air: Nanti Masyarakat Ada yang Kena

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, permintaan sebagai negosiator itu dilayangkan oleh pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok Egianus Kogoya.

"Komnas HAM Perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok TPNPB melalui juru bicaranya," kata Frits dalam acara webinar, Selasa 4 Juli 2023.

"Jadi penyanderaannya pada 7 Februari, lalu Komnas HAM Papua diminta pada 6 April untuk melakukan pemantauan tim semacam negosiator," ujar dia.

Frits mengatakan, kepercayaan kepada Komnas HAM Papua untuk menjadi negosiator berhasil mengurangi dampak ancaman yang dilakukan oleh TPNPB OPM.