Ini Opsi yang Dilakukan Panglima TNI dalam Upaya Pembebasan Pilot Susi Air

TRIBUN-PAPUA.COM – Upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Merthens masih terus diupayakan pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI-Polri.

Berbagai opsi bakal dilakukan untuk menyelamatkan sang pilot dari tangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Panglima TNI Yudo Margono menegaskan, TNI-Polri lebih memilih opsi negosiasi dengan Egianus Kogoya dalam membebaskan pilot Susi Air yang disandera sejak 7 Februari 2023.

Baca juga: Upaya Pembebasan Pilot Susi Air, Pangdam Izak: Dia Sehat-sehat Saja, Egianus Menjaganya dengan Baik

Dikatakannya, opsi negosiasi jauh lebih baik ketimbang opsi penyerangan. Karena jika opsi kedua ini dilakukan, maka efek yang ditimbulkan akan jauh lebih besar.

Bahkan opsi itu akan mendatangkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah.

Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan itu merespon sorotan pelbagai pihak yang mempertanyakan sikap TNI Polri dalam membungkam kelompok warga sipil bersenjata yang tak beradab itu.

Dia menyebutkan bahwa sampai saat ini pemerintah masih terus berusaha untuk melakukan negosiasi. Komunikasi-komunikasi dengan Kelompok Separatis Teroris itu juga terus dibangun sehingga bisa tercapai kesepakatan tentang pembebasan tawanan tersebut.

Menurut Yudo Margono, pemerintah juga tetap pada pilihan melakukan negosiasi, sebab hanya dengan cara itu, pemerintah mencegah pelbagai kemungkinan buruk yang tidak diinginkan.

Sebagai negosiator, lanjut dia, pemerintah mempercayakan itu kepada Penjabat Bupati Nduga, dengan melibatkan para tokoh adat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Baca juga: Ungkap Keberadaan Pilot Susi Air yang Disandera KKB, Kapolda Papua: Dia Aman dan Sehat

Untuk kepentingan itu, katanya, tentunya tak bisa ada batas waktu. Karena yang namannya negosiasi senantiasa butuh keterlibatan banyak pihak.

Selain keamanan masyarakat juga tercipta, lanjut Panglima TNI, masyarakat juga tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan lebih dari itu, kedamaian yang diupayakan perlahan-lahan bisa tercipta sebagaimana yang diharapkan.

Akan tetapi, katanya, kalau pemerintah memilih opsi sebaliknya, yakni menyerang atau menggempur KKB Papua, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Kerusakan, korban jiwa, korban luka-luka, trauma, konflik, dendam, saling curiga, ketidaknyamanan warga dan lainnya tentu akan terjadi di Papua.

Baca juga: Pilot Susi Air Masih di Tangan KKB, Kapolda Papua: Tidak Ada Barter soal Kemerdekaan!

"Makanya, kalau dilakukan penyerangan, lantas yang rugi siapa? Kan pasti masyarakat. Bisa saja ada yang terkena (tembak).  Makanya yang terus dilakukan pemerintah saat ini, adalah kedepankan negosiasi,” ujar Yudo Margono.