Ratusan Mahasiswa Papua di Dalam dan Luar Negeri Terancam Putus Kuliah, Beasiswa Otsus Disorot KPK

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti polemik beasiswa pendidikan mahasiswa Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus).

Ini menyusul ratusan mahasiswa penerima program beasiswa Siswa Unggul Papua terancam putus kuliah karena anggaran dari pemerintah mandek.

Belum lama ini, sekelompok orang tua mahasiswa Papua menggelar rangkaian aksi agar anak mereka bisa kuliah sampai lulus.

KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pejabat di Papua terkait buntunya penyelesaian masalah ini.

Seorang pejabat di Istana mengatakan pemerintah sedang mengupayakan payung hukum baru untuk mengatasi persoalan beasiswa bagi mahasiswa Papua.

Calvin, 22 tahun, tertunduk lesu karena akun kuliahnya diblokir pihak Universitas Utah di Amerika Serikat sekitar Juni lalu.

Baca juga: 3.000 Mahasiswa Papua Beasiswa Otsus Terlantar di Luar Negeri, Mendagri Tito Ungkap Hal Mengejutkan

Pemblokiran terjadi selama sebulan menjelang masuk semester baru yang ia sebut masa-masa penting untuk perkuliahan.

"Untuk masuk semester baru kan kita perlu daftar kelas. Nah akun belajar kita diblok dengan alasan kalau pembayaran dari bulan Januari sampai Mei itu belum ada," kata Calvin, mahasiswa penerima beasiswa Siswa Unggul Papua yang berasal dari Jayapura.

Pada masa-masa itu, Calvin dan delapan rekan sesama mahasiswa dari Papua "sudah hampir menyerah".

Sebagian temannya sudah berniat untuk bekerja saja, dan cuti kuliah.

Ada pula yang sudah mengemas barang-barang untuk kembali ke Indonesia.

Namun, setelah proses dialog dengan bagian keuangan kampus, akhirnya mereka mendapat toleransi melanjutkan kuliah.

"Akhirnya, akun belajar kita dibuka, di situ kita bisa langsung daftar kelas," kata mahasiswa angkatan pertama dari Papua yang kuliah di Universitas Utah.

Tapi Calvin dan rekan-rekannya belum bisa belajar dengan tenang, karena pihak kampus hanya bisa memberikan toleransi sampai akhir tahun ini.

Sejauh ini, belum ada kepastian apakah Pemprov Papua akan melanjutkan pembiayaan.