Info Papua Selatan
Ini Kolaborasi Apik Pemprov Papua Selatan, WWF Indonesia dan Universitas Negeri Nasional
Diperlukan keterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan agar eksistensi dapat terakomodir dalam implementasi dan pengawasan pembangunan.
TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Musamus, Merauke, Universitas Cenderawasih dan Yayasan WWF Indonesia mengembangkan kajian ilmiah tentang rancang bangun pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Selatan.
Kajian ini dilakukan sebagai wujud komitmen mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pembangunan.
Aspek abiotik, biotik dan kultur menjadi elemen penting yang dianalisis di dalam dokumen tersebut.
Baca juga: KADIN dan WWF Indonesia Jalin Kerja Sama Bangun Solusi Pembiayaan Net Zero Emisi
Tujuan utama dilakukannya kajian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan pada tatanan perencanaan pembangunan.
Berkaitan dengan hal tersebut, dilakukan pula Konsultasi Publik Rancang Bangun Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Papua Selatan yang diikuti oleh perwakilan dari pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten-kabupaten di lingkungan Provinsi Papua Selatan.
Selain itu juga ada keterlibatan akademisi dari perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil.
Diketahui, konsultasi publik ini dibuka oleh Asisten III Bidang Umum, Papua Selatan, Dionisius Way.
Dionisius mengatakan, sangat diperlukan keterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan agar eksistensi dapat terakomodir dalam implementasi dan pengawasan pembangunan berkelanjutan.
“Proses perencanaan pembangunan nantinya mengedepankan pertimbangan ekologis, eksistensi masyarakat adat serta kearifan tradisionalnya, infrastruktur hijau, kebencanaan, hidrologi, kedaulatan pangan lokal dan perubahan iklim,” kata Dionisius.
Baca juga: Sekolah Lapang di Kampung Sawesuma Diresmikan, WWF Papua: Jadi Tempat Belajar Nonformal
Dikatakan, adalam perencanaan tersebut juga ada pentahapan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif berbasis data dan informasi ilmiah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Sekadar diketahui, Papua Selatan adalah satu di antara provinsi pemekaran dari Provinsi Papua yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022.
Provinsi Papua Selatan memiliki jenis ekosistem yang unik dan langka.
Di wilayah Merauke misalnya, meliputi ekosistem sungai, mangrove, sabana, dan hutan monsoon, di mana hutan monsun merupakan salah satu jenis ekosistem yang hanya terdapat di wilayah Papua Selatan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/29082023-WWF_Indonesia-1.jpg)