Status ULMWP Ditolak Kelompok Melanesia, Marinus Yaung: Demo Itu Cara Jual Isu HAM Papua ke Inggris

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Gerakan Persatuan untuk Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menggelar aksi di Jayapura, Selasa (17/2023).

Aksi yang dikomandoi Buchtar Tabuni itu bertujuan mendesak pemerintah Indonesia membuka asas kunjungan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berkunjung ke Papua.

Aksi ini juga serangkaian dengan agenda pertemuan ULMWP dan Internation Parliament for West Papua (IPWP) yang direncanakan digelar di London, Inggris pada 18 Oktober 2023.

Mananggapi hal itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung mengatakan, parlemen Inggris tidak akan merespon kampanye isu HAM Papua dan referendum Papua oleh ULMWP-IPWP di gedung parlemen.

Menurutnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Vanuatu pada Agustus 2023 menghasilkan rekomendasi yang kontroversial.

Baca juga: Massa KNPB Sentani Bergerak ke Perumnas III Jayapura, Buchtar Tabuni Tanggung Jawab Atas Aksi ULMWP

Pasalnya, ULMWP mengharapkan status keanggotaan penuh dalam pertemuan KTT MSG Vanuatu, namun ditolak.

Sebaliknya, forum MSG tegas menutup pintu bagi ULMWP.

Selain itu, ULMWP ingin melanjutkan advokasi internasional isu hak asasi manusia (HAM) dan referendum Papua.

Rekomendasi tersebut juga akan dibahas dalam pertemuan di London nanti.

"Karena diplomasi ULMWP yang gagal di komunitas Melanesia, yang menjadi basis utama perjuangan politik referendum Papua, ULMWP melanjutkan perjuangan kembali di luar basis politiknya, yakni di Inggris dan Eropa," kata Marinus melalui pesan WhatsApp kepada Tribun-Papua.com, Senin (16/10/2023).

Logikanya, kata Marinus, kalau di basis politik saja sudah kalah, apalagi di basis politik orang lain.

Orang Papua, menurut Marinus, memiliki peluang besar untuk menjadi Wali Kota, Bupati, dan Gubernur hanya di atas tanah Papua.

Karena ini basis politik orang Papua, tidak mungkin orang Papua miliki peluang besar menjadi Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jawa Barat karena daerah ini bukan basis politik orang Papua.

"Logika sederhana ini untuk menggambarkan upaya diplomasi ULMWP dan IPWP dalam rencana pertemuan mereka di London, Inggris minggu ini,” ujarnya.

“ULMWP dan IPWP berusaha untuk melobi anggota parlemen untuk mendapat dukungan parlemen Inggris terhadap agenda referendum Papua yang diperjuangkan ULMWP.”