ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

papua

Lewat FGD, UNICEF dan Stakeholder Terkait Bahas Kajian Pembiayaan Stunting di Papua

Kepala UNICEF  Perwakilan Papua, Aminuddin M. Ramdan mengatakan, FGD ini menunjukan komitmen bersama dalam memerangi stunting di Papua.

|
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Lidya Salmah
Tribun-Papua.com/ Hendrik
Foto bersama para peserta FGD kajian pembiayaan publik program prioritas nasional stunting di Provinsi Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - UNICEF bersama stakeholder terkait membahas kajian pembiayaan publik program prioritas nasional stunting di Provinsi Papua dalam sembuah forum group discussion (FGD).

FGD tersebut  berlangsung di Kota Jayapura 23-24 Oktober 2023.

Baca juga: Perangi Stunting, Freeport Gandeng PWKK Sosilasiasi Kesehatan di Kampung Pioka Kencana

Kepala UNICEF  Perwakilan Papua, Aminuddin M. Ramdan mengatakan, FGD ini menunjukan komitmen bersama dalam memerangi stunting di Papua.

“Tujuan dari kegiatan ini sebagai wahana diskusi dan tukar pikiran serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan peluang dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting mulai dari perencenanaan dan penganggaran hingga pada tahap monitoring dan evaluasi intervensi gizi spesifik," ungkapnya, Senin (23/10/2023).

Ramdan berharap, dari FGD ini melahirkan rekomendasi untuk memperioritaskan sumber daya yang dikelola kabupaten/kota bagi peningkatan cakupan intervensi gizi terintegrasi di Papua.

"Semoga melahirkan rekomendasi kebutuhan program atau kegiatan yang masih perlu ditingkatkan di kabupaten/kota, dan juga rekomendasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi percepatan penurunan stunting tahun anggaran 2024,” harapnya.

Baca juga: TP PKK Kota Jayapura Belajar Penanganan Stunting di Yogyakarta

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Pembangunan Ekonomi Inklusi dan Pengentasan Kemiskinan Papua Universitas Cenderawasih (Uncen), Julius Ary Mollet menyebut,  rencana penagulangan kemiskinan provinsi menyisir ke persoalan stunting.

"Bagaimana mengenal pendapatan keluarga lebih spesifik ke anggaran," katanya.

Pihaknya pun berusaha melihat detail soal anggaran yang digunakan untuk mengatasi stunting..

"Kita akan terima masukan untuk melihat kelemahan dalam penyusunan anggaran, kalau tidak ada data tidak bisa mensuplai kajian yang akan kita publikasikan dan menentukan kebijakan pemerintah dari permasalahan stunting,”tukas Julius. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved