Seleksi DPR Papua Jalur Adat Ditentukan Besaran Sogok, FPKP Desak Gubernur Batalkan Hasil

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang tergabung dalam Forum Peduli Kursi Pengangkatan (FPKP) Jalur Pengangkatan Kursi Adat Tabi dan Saireri kembali menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Papua pada Rabu (12/3/2025), sebagai bentuk protes atas dugaan praktik sogok dalam perekrutan wakil rakyat itu. 

Koordinator Aksi, Hugo Ayomi di Jayapura, Rabu, mengatakan dirinya besama beberapa orang ikut seleksi, bahkan sesuai prosedur namun tidak bisa diakomodasi sebab puncak dari seleksi itu adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada panitia seleksi.

Baca juga: Bekas TNI Yuni Enumbi Pernah ke Bojonegoro Jatim Pantau Pembuatan Senjata Api Pesanan KKB Papua

"Ada yang memberikan perjanjian Rp250 juta, ada juga yang memberi Rp100 juta, tetapi tetap tidak lolos," jelasnya.

Aksi protes akan terus dilakukan hingga gubernur Papua membatalkan hasil seleksi dan dilakukan seleksi ulang, dengan meniadakan praktik kolusi dalam menghasilkan wakil rakyat di DPR Papua.

Baca juga: Arus Mudik Terpantau Lancar, Begini Keterangan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuban Serui

"Hari ini Pj Gubernur Papua seharusnya menemui kami, namun tidak ada pertemuan. Besok kami akan turun aksi lagi jika tidak ada tanggapan," tegasnya.

Forum ini meminta dukungan aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku penipuan pada seleksi. "Kami akan terus mengejar hingga tuntas," ujarnya.

Baca juga: Ini Harapan Pj Bupati Mimika kepada Calon Pimpinan DPRK Definitif 

Hugo memastikan pihaknya memiliki bukt-bukti kuat terkait praktik sogok dan sudah diserahkan kepada Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.

Sementara itu, Eslie Suangburaro, salah satu calon anggota DPRP, mengungkapkan bahwa demontrasi dilakukan karena ketidakpuasan terhadap kinerja Pansel dan Pj Gubernur Papua. 

Baca juga: Papua Tengah Bakal Terapkan Pendidikan Gratis, Anis Labene: Kami Dukung dan Siap Kawal Program Ini

"Kami sudah menyampaikan tuntutan kami pada (17/2/2025), namun hingga hari ini Pj Gubernur tidak menemui kami. Jika tidak ada jawaban, jangan lantik mereka," tegasnya.

Eslie mengaku sebagai salah satu korban penipuan dalam seleksi ini sebab dirinya sudah memberikan lebih dari 100 juta kepada satu anggota pansel dengan janji akan diloloskan. 

Baca juga: Papua Tengah Bakal Terapkan Pendidikan Gratis, Anis Labene: Kami Dukung dan Siap Kawal Program Ini

"Namun saya tidak lolos. Mungkin yang lolos mereka bayar lebih. Kami datang untuk membongkar ketidakadilan ini, saya bukan sekadar klarifikasi," lanjutnya.

FPKP memberikan tiga poin sebagai tuntutan mereka pada aksi demonstrasi damai.

Baca juga: Papua Tengah Bakal Terapkan Pendidikan Gratis, Anis Labene: Kami Dukung dan Siap Kawal Program Ini

Tuntutan pertama adalah mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Papua yang terkesan menghambat administrasi laporan FPKP, dan memperbaiki maladministrasi dalam tahapan seleksi calon anggota DPRP untuk kursi pengangkatan adat.

Poin ke dua adalah menindak tegas oknum pansel yang terindikasi melakukan penipuan dengan menjanjikan kelolosan calon anggota DPRP, dengan imbalan uang sebesar 106 juta rupiah. Hingga saat ini, FPKP belum menerima tanggapan dari pihak Pansel.

Baca juga: Pemkot Jayapura Gelar Safari Ramadan, Masjid Miftahul Amal Terima Bantuan Rp25 Juta

Poin ke tiga adalah menuntut agar maladministrasi yang dilakukan oleh Pansel, yang melanggar PP No.106 Pasal 75 Ayat 1 dan 2b, segera diperbaiki dan ditindaklanjuti.(*)