Perbaiki Layanan Kesehatan, Pemkab Mamteng-BPJS Wamena Evaluasi Dana JKN

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Pemkab Mamberamo Tengah (Mamteng) bersama BPJS Kesehatan Cabang Wamena mengevaluasi penggunaan dana BPJS Triwulan III, yang berlangsung di  Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (21/10/2023).

Kepala Seksi Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah, dr Rachel D Sagrim mengungkapkan, evaluasi ini juga mencakup satu tahun kerja yang  berkaitan dengan penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

"Hasil dari evaluasi yang didapatkan itu sebagai perbaikan untuk kami. Jadi hari ini dilakukan (evaluasi) bersama oleh pihak external yaitu BPJS dan kami sendiri dari Dinas Kesehatan untuk kami punya FKTP di wilayah kerja kami,"ujarnya.

Baca juga: Unjuk Rasa di Mamberamo Tengah, Pemerintah Diminta Prioriraskan Anak Asli Masuk CPNS

Evaluasi ini juga membahas tentang regulasi terbaru dari BPJS yang dikeluarkan Menteri Kesehatan melalui PMK Nomor 6 tahun 2022 tentang pembagian jasa pelayanan atau jaspel.

“Nah, jaspel ini yang kami sosialisasikan kepada teman-teman Puskesmas dan rumah sakit,”beber Rachel.

Berdasakan regulasi, alokasi pembagian dana BPJS, yakni 60 persen untuk jasa pelayanan.

“Tetapi kami juga punya peraturan Bupati yang mana 75 persen itu dialihkan untuk jasa pelayanan dan 20 persen untuk operasional lainnya," terang Rachel.

Lebih jelas kata Rachel, harus ada mufakat bersama tentang pembagian jaspel yang dikeluarkan berdasarkan PMK Nomor 6 tahun 2022.

“Harus ada kesepakatan-kesepatan yang akan jalankan untuk membuat pertanggung jawaban administrasi, sheingga dana dari pusat atau dana negara ini harus dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya,”paparnya.

"Biar kita juga tahu bahwa beberapa musim terakhir ini pemeriksaan dari BPK juga dan persiapan juga untuk pemeriksaan terperinci tahun depan," sambung Rachel.

Baca juga: KPK Periksa Kepala Bappilu Partai Demokrat, Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bupati Mamberamo Tengah?

Di bagian lain, Rachel berterima kasih, bahwa dengan kehadiran Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Mamberamo Tengah, kesehatan masyarakat ditanggung oleh pemkab setempar dalam BPJS.

"Karenakan kita tahu bahwa Jamkesda sudah ditiadakan, sebab itu pemerintah mengambil kebijakan memberikan alokasi dana untuk pembayaran iuran  BPJS," sebutnya

Diketahui Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki 9 Puskesmas dan 1 RSUD Tingkat Pratama yang direncanakan dalam tahun ini akan naik ke kelastipe D.

“Untuk 6 Puskesmas dan satu rumah sakit ini dipersiapkan tahun ini untuk menuju akreditasi dan semua dilengkapi dengan 5 dokter umum dan 1 dokter spesialis anak," tandas Rachel. (*)