Gandeng Pemprov Papua dan Stakeholder, USAID Kolaborasi Deklarasi Komitmen

Laporan wartawan, Tribun-Papua.com Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - USAID Kolaborasi menggelar Deklarasi Komitmen Kementrian Multipihak Bidang Kesehatan, Provinsi Papua.

Kegiatan yang digelar WVI Indonesia dengan Kementrian PPN Pappenas, USAID, Wahana Visi Indinesia, (WVI), INFID, dan  Kitong Bisa itu, melibatkan instansi terkait yang ada di Pemprov Papua.

Baca juga: USAID Gelar Local Champion Papua untuk Suarakan Aspirasi kepada Pemerintah Daerah

Chief of Party USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu mengatakan, perlu adanya Multi Stakeholder Forum (MSF) sesehatan sebagai wujud partisipasi masyarakat.

Dan program yang dirintis INFID dalam program USAID Kolaborasi perlu dirawat dan diperkuat agar dapat berperan maksimal.

"MSF kesehatan akan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan Papua Sehat dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus yang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2021 pada pasal 34 ayat 3 point 2 menyebutkan belanja kesehatan diwajibkan paling sedikit 20 persen,” kata Olin di Kantor Bappeda, Provinsi Papua, Selasa, (24/10/2023).

Dijelaskan Olin, dalam Policy Brief yang mengupas tentang urgensi MSF kesehatan, ditemukan adanya aspek-aspek penting dalam membangun dan mempertahankan keberadaan MSF di Papua.

"Ada aspek kepercayaan, legalitas, program, statuta dan penganggaran. Aspek kepercayaan dan antar anggota menjadi yang utama,"paparnya.

Selain itu, sambung Olin, MSF juga dibentuk atas kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat.

“Komitmen dari masing-masing anggota dan semua pihak yang mendukung, termasuk di dalamnya para pengurus adalah hal yang sangat krusial,”bebernya.

Baca juga: Lewat USAID Kolaborasi, INFID Diskusi Pembentukan Multi-Stakeholder Forum Kesehatan di Papua

USAID Kolaborasi tetap berfokus pada program peningkatakan kapasitas tata kelola pemerintaan dan peningkataan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan.

"Maka dengan mengoptimalisasi Otsus untuk penengkatan pelayan kepada masyarakat Papua, dan dengan Otsus dalam tata kelola pemerintaan. Maka dari progam kita bisa melibatakan masyarakat untuk mewujutkan Papua Sehat,”tutur Olin.

Selanjutnya dengan lahirnya kemitraan, stakeholder tentu butuh kerjasama semua pihak.

"Dapat membantu kerja-kerja pemerintah daerah, maka kami meminta dukungan dan komitmen dari semua pihak juga mastarakat," pungkas Olin. (*)