Papua Terkini
Dana Kongres Belum Dicairkan, Mahasiswa Pertanyakan Kinerja Pemerintah Pegunungan Bintang
sudah 3 kali panitia bertemu pemerintah untuk mempertanyakan dana itu, namun belum mendapat titik terang.
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Panitia Kongres Mahasiswa Pegunungan Bintang se-dunia mendesak pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam hal ini Bidang Kesra untuk segera menyerahkan dana pelaksanaan kegiatan kongres.
Hal itu disampaikan, Ketua Panitia Kongres Mahasiswa Pegunungan Bintang Sedunia Binius Kakyarmabin, kepada Tribun-Papua.com, via telepon, Senin (30/10/2023).
"Kami kecewa dengan tindakan pemerintah dalan hal ini bidang kesra, sampai sekarang panitia belum terima dana kegiatan," katanya.
Binius menjelaskan, pihaknya bersepakat untuk menggelar kongres diawal bulan November 2023.
Baca juga: Aksi Massa di Papua, Presiden Jokowi Diminta Beri Amnesti kepada Eks Gubernur Lukas Enembe
"Panitia sudah terbentuk bulan Juli 2023 sudah bekerja sampai saat ini, proposal bantuan dana kami ajukan dengan besaran Rp 2 miliar."
"Namun, dari permintaan panitia pemeritah hanya anggarkan Rp 1 miliar 500 juta dana itu sudah dicairkan dan telah dibawa ke Jayapura, namun sudah satu minggu kami panitia belum menerima dana tersebut," sambung Binius.
Menurutnya, sudah 3 kali panitia bertemu pemerintah untuk mempertanyakan dana itu, namun belum mendapat titik terang.
"Kami belum tau motifnya seperti apa, tapi dalam tiga kali pertemuan itu, kami ingin agar dana bisa diserahkan sehingga kami bisa kerja," ungkapnya.
Pertemuan terakhir, Minggu (29/10/2023) malam kemarin, kata Binius, belum juga menghasilkan kesepakatan.
"Kami sangat kesal dengan tindakan pemerintah," tegasnya.
Tak hanya itu, panitia mengambil sikap bahwa kongres tidak akan jadi, jika dana belum kunjung sampai ke panitia.
Selain itu, menurut Binius, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran terkait kongres mesti dilaksanakan awal bulan November.
Namun, surat edaran itu dikeluarkan tanpa koordinasi dengan panitia.
"Teman-teman se Jawa Bali mesti menjadi tanggung jawab kami untuk difasilitasi ke Papua ikut kongres, namun tanpa koordinasi Bidang Kesra sudah fasilitasi tim perumus KOMAPO dan hari ini Senin sudah tiba di Jayapura," tukasnya.
Ia menambahkan, selaku Ketua Binius merasa pemerintah tidak menghargai panitia.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.