Sukseskan Pilkada 2024, Pemkab Sarmi, KPU, dan Bawaslu Teken NPHD: Ini Besarannya 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.CON, JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Sarmi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD serta pakta intergritas kesepakatan bersama dalam menyukseskan  Pilkada serentak di daerah setempat.

Penjabat (Pj) Bupati Sarmi, Markus Mansnembra mengungkapkan, penandatangan ini dilakukan sesuai pagu anggaran.

"Untuk KPU sebesar Rp 48 miliar, namun dalam APBD perubahan 2023 kita siapkan 40 persen, atau Rp 19 miliar, nanti 60 persen, atau Rp 28 miliar sisanya akan susul di APBD Induk 2024," jelas Markus kepada Tribun-Papua.com di Sentani, Jayapura, Jumat (10/11/2023).

Baca juga: Tingkatkan Manajemen UMKM, BPPKLN Papua-Pemkab Sarmi Ingin Pengusaha Kawasan Perbatasan Mandiri

Sementara untuk Bawaslu, sambung Markus, dana hibah yang diberikan Rp 26 miliar.

"Jadi untuk 40 persennya diberikan Rp10 miliar, dan 60 persennya atau Rp 30 miliar sisanya, akan menyusul pada APBD Induk 2024,"terangnya.

Tak hanya KPU dan Bawaslu, Pemkab Sarmi juga memberikan dana hibah pengamanan kepada Polres dan Kodim setempat.

"Untuk Polres Sarmi, kita berikan Rp 1 miliar, dan Kodim Rp 1 Miliar, namun khususnya untuk keamanan kita akan siapkan di APBD Induk 2024,"beber Markus.

Markus berharap, setelah usai tahapan tersebut dilakukan, maka seluruh proses penyelenggaraan dan pengawasan serta pengamanan Pilkada di Sarmi sudah dapat berjalan.

Ia juga berpesan agar pengelolaan anggaran yang diberikan ini dipergunakan sebaik-baiknya.

"Sehingga pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan lancar, dan Sarmi pun bisa menjadi daerah terbaik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," tutur Markus. (*)