Pelabuhan Kapal Perintis di Nabire dan Timika Dinilai Tidak Adil, John Gobai Ungkap Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA  - Melihat pelayanan Kapal Perintis untuk wilayah di Papua Tengah khususnya Kabupaten Mimika Nabire sangat minim anggota DPR Papua John NR Gobai menilai hal itu tidak adil.

"Di utara didominasi oleh Kabupaten Biak dan Kabupaten Yapen serta Mambramo Raya, Manokwari, Teluk Wondama. Di selatan didominasi Kabupaten Asmat, Mapi dan Merauke, Fak Fak dan Sorong. Ini kan tidak adil," kata Gobai kepada Tribun-Papua.com di Waena, Sabtu (11/11/2023).

Baca juga: Diinisiasi Petani, Wamendagri Panen Padi 60 Hektar di Nabire, JWW: Sangat Membantu Pangan Daerah

Menurut Gobai, ini proyek APBN jadi bukan APBD, sehingga ia menegaskan tidak boleh pelayanan hanya didominasi dalam satu provinsi harus diatur antar provinsi.

"Hal yang sangat nyata adalah kapal-kapal perintis di pelabuhan pangkal Merauke, Papua Selatan dan pelabuhan Pangkal Biak, Provinsi Papua,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Gobai, dampaknya tidak ada kapal perintis yang dapat menyinggahi Jita, Agimuga dan Pomako.

"Pelabuhan Pangkal Biak dan Jayapura serta Sorong, pelayanan ke wilayah pesisir Nabire seperti Teluk Umar, Yaur, Weinami, dan Wapoga sangat terbatas bahkan tidak ada ini tidak adil," kata Gobai.

Karena itu ia meminta, Pemerintah Pusat dan Pemda di Tanah Papua mestinya bisa melihat soal pemerataan pelayanan kapal perintis dipesisir selatan dan utara papua, Papua Tengah. (*)