Pemkab Mimika Diminta Perhatikan Tuntutan Pemuda Amungsa soal CPNS

Laporan Wartawan Tribun-Papuah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Aliansi Pemuda Amungsa (APA) menggelar aksi dan memalang Kantor BKPSDM Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Kamis 22 Mei, 2025.

Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap formasi 280 CPNS yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua dari Suku Amungme, Kamoro, dan lima suku lainnya di kabupaten tersebut.

Seperti yang disampaikan Ketua Aliansi Pemuda Amungsa, Helois Kemong bahwa, BKPSDM Mimika melaksanakan seleksi tidak adil.

Kemudian juga tidak ada jaminan untuk orang asli Papua, untuk itu pemalangan dilakukan karena hasil formasi 280 CPNS khusus OAP tidak jelas.

"Kami menuntut hak kami di tanah ini," kata Kelois.

Sikapi aksi tersebut, Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Peanus Uamang mengatakan, persoalan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Baca juga: KM Gunung Dempo Tiba Nabire Awal Juni 2025: Cek Rute dan Jadwal keberangkatan

"Kalau mau membangun di daerah, maka harus memprioritaskan anak-anak asli daerah," kata Peanus kepada Tribun-Papuatengah.com, di Nabire, Jumat, (23/5/2025).

Bagi dia, aksi yang dilakukan APA juga baik, sebab mereka bukan menuntut hak orang lain, tetapi hak mereka sendiri.

"Jadi saya, mendukung langkah yang dilakukan APA," ujarnya.

Menurut dia juga, apabila tidak ada langkah strategis yang dilakukan terhadap tuntutan APA, maka sama saja pemerintah daerah secara langsung telah menciptakan pengangguran.

"Jadi sekali lagi, saya harap pemerintah daerah harus ambil langkah serius dengan bentuk mengakomodir kuota yang sudah ada untuk anak-anak asli daerah," tandasnya.

Baca juga: HIV-AIDS di Nabire Tembus 10.494 Kasus, Hengky Wakei: KPA Harus Proaktif Lakukan Langkah Strategis

Diketahui, dari aksi tersebut, menyebabkan juga, pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 di Kabupaten Mimika yang sedianya berlangsung pada Kamis (22/5/2025), terpaksa dibatalkan.

Pembatalan tersebut juga mengakibatkan, banyak peserta PPPK harus pulang dengan rasa kecewa. (*)