POLEMIK Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Bony Lany: Kami Tidak Pernah Tolak 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Polemik soal lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya terus berlanjut.

Hal ini jadi perbincangan hangat di masyarakat.

Menyikapi hal itu, Tokoh Intelektual Walesi, Bony Lany angkat bicara.

Bony mengatakan, masyarakat Walesi dan Wouma tidak pernah menolak pembangunan kantor tersebut.

Yang masyarakat mau hanya duduk bersama Pj Gubernur Papua Pegunungan secara terbuka.

Baca juga: Polemik Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Berlanjut, Warga Protes: Selesaikan Secara Adat

"Tolong hargai kami sebagai pemilik hak ulayat, karena Walesi dan Wouma adalah suku besar," kata Bony dalam rilis pers yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Sentani, Rabu, (15/11/2023).

Menurut Bony, duduk bersama perlu dilakukan, karena mereka selalu dituduh menolak pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Walesi.

"Walesi dan Woma bukan tanah kosong, tetapi ada manusianya tinggal disitu," ujarnya.

Untuk itu, dengan tegas dia sampaikan, terkait isu penolakan yang beredar selama ini tidak benar.

"Jadi, tolong hargai kami sebagai manusia," pungkasnya.

Sebelumnya, masyarakat di Distrik Walesi dan Maima menyatakan penolakan atas lahan adat mereka untuk dijadikan lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Terbaru, mereka menuding Komnas HAM RI mengumpulkan data secara sepihak, tanpa ada ruang komunikasi dengan pihak yang pro atas pembangunan kantor gubernur.

Meski begitu, masyarakat mendukung program pemerintah.

Baca juga: Ustadz Ismail Asso: Konflik Pembangunan Kantor Gubernur di Walesi Harus Diselasaikan Secara Adat 

Hanya, 5 kepala distrik wilayah adat Walesi sepakat menyerahkan ulayat tanah adat dimaksud kepada pemerintah dengan syarat, akta perjanjian menerima manfaat.