Bertemu Pj Bupati Sarmi, BP3OKP Bahas Tugas Pokok Hingga Pengelolaan SDA

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Republik Indonesia (BP3OKP RI) berkunjung ke Kabupaten Sarmi, Jumat (17/11/2023).

Kedatangan BP3OKP RI ini untuk menyosialisasikan tentang tugas dan fungsinya kepada Pemkab setempat.

Kunjungan tersebut mendapat apresiasi dari Pj Bupati Sarmi, Markus Mansnembra.

Baca juga: Pertemuan Perdana, Ini yang Dibahas Pj Wali Kota Jayapura-BP3OKP

Anggota BP3OKP, Albert Yoku mengatakan, kehadiran pihaknya untuk menjelaskan kepada pemerintah daerah terkait tugas utama BP3OKP sekaligus melakukan sinkronisasi, harmonisasi evaluasi, dan koordinasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan pemerintahan di 6 provinsi di Tanah Papua.

“Jadi dalam tugas saya sebagai anggota BP3OKP RI membawahi 8  kabupaten/kota. Karena itu kita jadwalkan sebelum tahun depan, tahun ini kita melakukan sosialisasi, kemudian bagaimana mensinkronkan program-program yang sudah ada dalam RPJMK dan RPJMD dari setiap provinsi dan kabupaten kota,” kata Albert di Gedung Putih Kantor Bupati Sarmi.

Lanjut Albert, dari hasil pertemuan dengan kepala daerah, nantinya dilanjutkan ke provinsi untuk berbagi program kementerian dan lembaga.

“Lalu kita juga akan melihat apa sumbatan-sumbatan yang terjadi di sini, terutama untuk proyek-proyek strategis nasional yang besar itu bagaimana mereka programkan di sini, mulai dari tingkat RT/RW nya hingga kabupaten/kota seperti apa,”terang dia.

Menurut Albert, program tersebut juga akan disinkronkan dengan kementerian, dan kemudian program-program daerah yang tidak sinkron, langsung dibawa ke istana atau ke presiden dan wapres.

“Ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengundang pemerintah daerah melakukan rapat dengan kementerian dan lembaga, terkait kemampuan daerah agar dapat ditanggapi oleh presiden dan wapres,”bebernya.

Albert juga menyampaikan terima kasih atas respon hangat Pj Bupati Sarmi.

“Respon beliau sangat luar biasa, apresiatif,”ungkapnya.

Baca juga: BP3OKP Siap Bongkar Dugaan Honorer Siluman di Kabupaten Jayapura Papua

Sementara itu, Pj Bupati Sarmi mengungkapkan, pascakeberadaan daerah otonomi baru (DOB), PT Freeport Indonesia tidak lagi mengalokasikan dana bagi hasil (DBH) ke provinsi induk karena hanya akan dikelola oleh Provinsi Papua Tengah. 

Sebab itu, menurut Mansnembra, Papua sebagai provinsi induk harus punya daerah baru dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang menjanjikan, dan itu adalah Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya.

Nah, peluang ini harus dibicarakan apa yang menjadi komoditi unggulan dan PAD terbesar bagi provinsi induk di masa depan,” terang Mansnembra.

Ditimpali Albert, BP3OKP juga memberi ruang untuk melakukan berbagai pendekatan melalui klaim marga dan kepala suku tentang pengelolaan SDA.

“Kita tidak bicara lagi lewat LMA, atau Dewan Adat Papua. ya, mereka silakan bicara hal-hal lain tapi untuk pengembangan SDM dan SDA orang asli Papua, itu kita langsung kerja sama dengan kepala suku," tegas Yoku.(*)