Papua Terkini
KNPB Sikapi KTT ULMWP dan Kongres Pemerintahan Sementara: Itu adalah Klaim Sepihak
KNPB konsisten mendorong persatuan perjuangan yang demokratis berdasarkan prinsip partisipasi penuh semua kelompok perjuangan dalam ULMWP.
Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita
TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyikapi dinamika perpecahan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) serta klaim pencatutan nama KNPB pada hasil kongres Pemerintahan Sementara yang diumumkan pada 24 November 2023 di halaman rumah Buchtar Tabuni, Kampwolker, Perumnas III, Kota Jayapura.
BPP-KNPB yang membawahi 32 wilayah dan dua konsulat melalui rilis diterima Tribun-Papua.com, Rabu (6/12/2033) bahwa pertama, KNPB secara organisasi tidak memiliki keputusan untuk mendukung dan atau melahirkan Pemerintahan Sementara.
Sehingga segala putusan “kongres” Pemerintahan Sementara yang ikut mencatutkan nama organisasi KNPB adalah merupakan klaim sepihak dan tidak memiliki kekuatan hukum dan dampak langsung terhadap sikap dan keputusan KNPB.
Baca juga: Forum Rakyat West Papua Tidak Diakui, Presiden ULMWP: Kongres di Sentani Adalah Tindakan Ilegal
Kedua, KNPB telah menilai dan menyikapinya bahwa kongres tersebut adalah “kongres” abal-abal yang dibuat oleh hasrat atau ambisi individu dan kelompok yang tidak terpilih dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ULMWP yang dilaksanakan di Port Villa, Vunuatu, September 2023 lalu dan murni merupakan upaya sabotase atau Kudeta terhadap kepemimpinan baru, dimana West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) sesuai giliran mandat konstitusi telah memilih dan memutuskan secara resmi keputusan memilih Manase Tabuni sebagai Presiden Executive ULMWP.
Ketiga, KNPB telah mengumpulkan fakta dan data bahwa “kongres” abal-abal ini digunakan sebagai kelanjutan operasi pecah-pecah belah KNPB dan ULMWP yang dilancarkan oleh kolonial melalui Unit 2.1 Dit Kamneg Baintelkam bersama Tim Opsnal Dit Intelkam Polda Papua.
Bocoran resmi komunikasi (surat laporan) dan fakta pengawalan polisi yang ikut menyukseskan Kongres Deklarasi Negara tanpa represi dan penangkapan adalah bukti nyata yang tidak dapat disangkal.
Sebelumnya, operasi bersama intelijen ini telah memenjarakan Ketua Umum KNPB, Agus Kossay dan Sekjen KNPB Numbay, Benny Murib atas kerja sama Alen Halitopo, Bazoka Logo, Buchtar Tabuni bersama pihak kepolisian.
Tujuannya sabotase tersebut untuk memperlemah kekuatan persatuan dan perjuangan KNPB, dan kini dialamatkan kepada ULMWP oleh kerja sama baik antara aktor-aktor diatas.
Keempat, KNPB menghargai apapun konsep dan strategi setiap kelompok perjuangan, termasuk konsep “Pemerintahan Sementara”, tetapi KNPB sangat menolak politik faksional yang penuh dengan primordialisme (politik kesukuan) dan politik representatif (klaim-klaim sepihak) yang mengkooptasi perjuangan organisasi-organisasi perjuangan lain.
Cara-cara seperti itu merupakan pendidikan dan budaya demokrasi kolonial yang salah, yang seharusnya dilawan dengan demokrasi partisipatif dan konsensus sesuai budaya demokrasi melanesia.
Bahwa, sejak awal KNPB secara ideologis maupun politik mendorong revolusi demokratik dengan memediasi semua kelompok perlawanan agar mengutamakan kepentingan persatuan perjuangan diatas ambisi dan sentimen kerdil segelintir orang.
Kelima, oleh karena itu KNPB konsisten mendorong persatuan perjuangan yang demokratis berdasarkan prinsip partisipasi penuh semua kelompok perjuangan dalam ULMWP untuk saling berkoordinasi dan berkonsensus.
Sikap KNPB kepada ULMWP sangat jelas, yakni mendukung ULMWP wadah koordinasi bukan ULMWP dengan sistem undang-undang dasar berbentuk trias politika maupun undang-undang Pemerintahan Sementara yang sangat kaku dan penuh kompetisi politik tanpa mengedepankan persatuan faksi-faksi politik maupun sektoral dalam sistem persatuan perjuangan.
KNPB akan tetap mendukung ULMWP untuk menjadi wadah demokratis bagi semua organisasi perjuangan agar dapat duduk sejajar mengkoordinasikan agenda-agenda, membagi tugas dan tanggung jawab sesuai perannya masing-masing.
Baca juga: Nesta Suhuniap: Polisi Jangan Kambing Hitamkan KNPB di Kasus Kematian Michele Kurisi Doga
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.