Gelar Rapat Kerja di Bangkok, Ini Isi Agenda Besar ULMWP

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA  - Executive Council United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah  menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) pada 11 – 15 Desember 2023 di Bangkok, Thailand. 

Sekretaris Eksekutif Markus Haluk kepada Tribun-Papua.com, mengatakan, Raker ini bertujuan untuk menjabarkan keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Kedua (KTT II) ULMWP pada September lalu di Port Vila, Vanuatu. 

Pelaksanaan Rapat Kerja kali ini sebagai tindaklanjut satu kemajuan ULMWP hasil KTT II 2023 setelah membawa kepemimpinan ULMWP kedalam negeri di West Papua.

Rapat ini dipimpin Presiden Executive ULMWP, Menase Tabuni (berdomisili di Papua Barat) didampingi Wakil Presiden Eksekutif, Octovianus Mote (berdomisili di Amerika Serikat) dan Sekretaris Eksekutif Markus Haluk (yang berdomisili di West Papua). 

Baca juga: Warpo Wetipo: ULMWP Adalah Wadah Koordinasi untuk Perjuangan Papua, Bukan Kompetisi Antar Faksi

"Rapat Kerja di Bangkok adalah penjabaran dari kemenangan tersebut, yakni program yang dirumuskan dan pelaksananya yang berasal dari seluruh komponen perjuangan Bangsa Papua," ujar Markus di Perumnas III Waena, Kota Jayapura pada Jumat (22/12/2023).

ULMWP sebagai organisasi payung, kata Haluk, berperan sebagai wadah persatuan dari berbagai organisasi dan kelompok perjuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme sebagai wadah pemersatu  perjuangan bangsa Papua Barat Melalui pembenahan internal dan penguatan eksternal organisasi.

Dijelaskan, Rapat Kerja Executive Council, dihadiri oleh pimpinan Legislative Council, Judicative Council dan organisasi pilar pendiri, organisasi afiliasi dan organisasi non afiliasi, yang terdiri dari, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Autority (WPNA), Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar-Papua).

Lalu, Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda-P), Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (SONAMAPPA), Petisi Rakyat Papua (PRP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Bersatu Untuk Keadilan (BUK) dan Komite Aksi ULMWP.

"Materi utama yang dibahas dalam Raker meliputi, pemetaan aktor, pemetaan masalah, solusi dan target analisis SWOT klasifikasi isu, isu turunan dan program, identifikasi sumber  daya dan penyusunan struktur kerja, serta perumusan uraian tugas dan standar prosedur operasional 1 Media Relase Hasil Raker ULMWP," jelasnya.

Semua materi yang dibahas, sebut Markus, soal tantangan internal mencakup upaya rekonsiliasi dan konsolidasi tiga kompenen perjuangan yaitu pertahanan dan keamanan, sipil-politik, dan diplomasi, penataan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien, serta penguatan sumber daya baik sumber daya 
manusia maupun keuangan.

"Sedangkan tantangan eksternal mencakup advokasi isu-isu strategis Papua meliputi isu politik, hukum, gender, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya, Secara struktural Executive Council ULMWP telah membentuk sejumlah Departemen yang secara khusus bertanggung jawab menangani isu-isu strategis," ujarnya.

Hal ini akan dibantu oleh Misi Diplomatik ULMWP yang segera didirikan pada beberapa wilayah strategis. 

"Sedangkan penguatan dukungan rakyat Papua Barat akan menjadi tanggung jawab Kepala Wilayah dan kepala Daerah ULMWP yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat," ujarnya.

Dimana, kata Haluk Sejumlah tugas dan tanggung jawab khusus secara fungsional akan dipercayakan kepada beberapa individu sesuai  dengan bidang kepakaran yang dimiliki.

Baca juga: KNPB Sikapi KTT ULMWP dan Kongres Pemerintahan Sementara: Itu adalah Klaim Sepihak