Pemkab Jayapura Siapkan Layanan Publik Berbasis Digital

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Asisten III Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, Jhon Wiclif Tegai mengatakan, sistim pelayanan publik dan pemerintahan Kabupaten Jayapura sampai saat ini masih dilakukan secara manual belum berbasis digital.

Karena itu, pada Desember 2023 Pemkab Jayapura telah melakukan kerjasama MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan layanan digital dilingkungan ASN Pemkab Jayapura untuk mengoptimalkan dan memberdayakan semua potensi SDM, SDA dan teknologi.

Baca juga: Sosialisasi Keunggulan Universitas Digital, Triwarno Purnomo: Sangat Positif untuk Kemajuan Papua

"Sistim kinerja di lingkungan Pemkab Jayapura saat ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin modern dan canggih sehingga dalam melakukan Pelayanan dilakukan secara Digitalisasi mengikuti perkembangan zaman," katanya di Sentani, Distrik Sentani, Selasa (2/1/2024).

Di 2024 melalui penandatanganan MoU itu minimal Pemkab Jayapura bisa melakukan replika aplikasi dan lakukan evaluasi resorsis sumber daya yang ada untuk ditingkatkan.

Nantinya akan ada Bimtek dan pendampingan yang diberikan kepada staf ASN dilingkungan Pemkab Jayapura dari beberapa OPD apakah nanti di kirim ke Pemprov Jawa Barat untuk mengikuti pelatihan.

Atau dari narasumber Pemprov Jawa Barat yang didatangkan ke Kabupaten Jayapura, nanti akan dilihat mana pengeluaran yang terbesar dan yang terkecilnya.

Kata Wiqlif, hal itu dilakukan sehingga tidak banyak mengeluarkan biaya pada saat dilaksanakan pendampingan maupun Bimtek.

Baca juga: Pemkab Sarmi-Bank Papua Gelar Festival Tampa Dudu Bonggo Menuju Era Digital Transaksi Banking 2023

"Soal bimtek dan pendampingan apakah kita kirim staf admin ke bandung atau kita yang datangkan mereka nanti dari biaya mana yang lebih murah ini yang kita lakukan," ujarnya.

Pemkab Jayapura memilih MoU dengan Pemprov Jawa Barat karena secara inovasi memang Pemprov Jawa Barat sudah banyak meraih penghargaan dari pemerintah bahwa aplikasinya Sijabar digunakan oleh BKN pusat.

Ia berharap melalui kerjasama ini layanan kepegawaian di Pemkab Jayapura bisa semakin maju dan berbasis digital.

"Karena selama ini pelayanan kondisinya 90 persen masih dilakukan secara manual karena masih akses layanan digital di BKN. Sementara di dalam pemerintahan Kabupaten Jayapura masih manual contohnya, semua berkas harus di foto kopi berkas, masukan dalam arsip sehingga ini banyak mengeluarkan anggaran, butuh ruang penyimpanan dan banyak kendala jika tidak dibuat secara digital," katanya. (*)