ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Sarmi

Asisten Setda II Hadiir Raker Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sarmi 2024

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarmi akan merencanakan strategi yang lebih efektif untuk menekan inflasi pada 2024.

Penulis: Anderson Esris | Editor: Lidya Salmah
Tribun-Papua.com/Anderson
Foto bersama rapat kerja tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sarmi 2024. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris 

TRIBUN PAPUA COM SARMI - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sarmi, Daniel Robert Senis, membuka rapat kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2024 bertempat di aula Bupati Sarmi, Rabu (31/1/2024).

Daniel menyampaikan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarmi akan merencanakan strategi yang lebih efektif untuk menekan inflasi pada 2024.

Menurut Daniel, satu dari sekian langkah yang dilakukan yakni mengumpulkan dan melaporkan data 20 komoditas penyumbang inflasi di Sarmi.

“Data ini akan dilaporkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat memantau laju inflasi di Sarmi dengan lebih akurat,” ucap Daniel.

Baca juga: Diskominfo Sarmi Jamin Ketersediaan Akses Internet Selama Pemilu 2024

 Daniel menyebut, rapat kerja TPID Sarmi ini juga untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan di tahun 2023. 

“Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihadirkan untuk memberikan laporan dan masukan terkait upaya yang dilakukan untuk menekan inflasi,” kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala BPS Kabupaten Sarmi, Tri Cahyo Affandy menuturkan, angka inflasi Sarmi berada di level tengah atau tidak ada gejolak yang berarti.

“Secara data harga 20 komoditas relatif terjaga, tidak ada pergerakan yang tinggi atau rendah,” ujar Tri.

Melihat kondisi ini,  Tri menilai, TPID Sarmi cukup berhasil dalam mengendalikan inflasi di Sarmi.

Namun ia berharap ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Sehingga apa yang sudah dilakukan pemda di Sarmi sejakan dengan apa yang sudah diarahkan oleh pusat. Jadi tidak ada miskomunikasi antara kebijakan pusat dan daerah,” katanya.(*)

 

 

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved