Rapat Koordinasi Sukseskan Pemilu di Mimika, Bupati Eltinus Omaleng: OAP Jadi Prioritas ?

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 di Hotel Cenderawasih 66, Sabtu (10/2/2024).

Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, para Dansat di Mimika, KPU, dan Bawaslu.

Hadir juga pada kesempatan itu tokoh agama, tokoh masyarakat suku Amungme dan Kamoro beserta para calon legislatif DPRD Mimika dan DPR D Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: KPU Mimika Mulai Distribusi Logistik Pemilu ke Wilayah Pegunungan Pesisir

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng pada kesempatan itu mengatakan,  sudah saatnya orang asli Papua menjadi pemimpin di tanahnya sendiri.

"Pertemuan hari ini sangat penting bagi kita dan tidak pernah mengenal lelah untuk menghadapi pesta demokrasi ini. Jadi rapat ini atas inisiasi dari MRP Papua Tengah," kata Eltinus Omaleng kepada Tribun-Papua.com.

Kata Eltinus, semua komponen masyarakat harus memperjuangkan otonomi khusus dan Pemilu saat ini, sehingga KPU dan Bawaslu harus paham soal itu.

"Partai politik milik semua warga nusantara. Saya lihat bahwa, selama ini orang Papua hanya sebagai pelengkap partai mulai dari daerah sampai pusat," katanya.

Lanjutnya, orang Papua harus 80 persen memimpin di tanah Papua seperti di DPRD Mimika dan bupati.

Ada daerah didominasi masyatakat asli Papua tetapi dilokasi tersebut banyak sekali orang pendatang yang jadi caleg.

"Kita harus memperjuangkan otonomi khusus dan sudah saatnya kita memimpin. Selama ini lebih banyak jabatan diemban oleh orang dari lua bukan anak asli Mimika. Saya minta teman-teman dari luar berikan kesempatan kepada orang Papua," ujarnya.

Eltinus meminta para Caleg anggota DPR orang asli Papua agar bersatu dan meminta MRP Papua Tengah dan pemerintah Indonesia memperhatikan hal ini yakni otonomi khusus.

"Dulu itu tidak ada uang bisa menjabat sekarang semuanya harus uang didepan. Saya minta KPU dan Bawaslu agar melihat hal ini. Kami sudah tidak mau jadi penonton terus, kami harus jadi pelaku utama di pemerintahan," katanya.

Baca juga: 9 Pengawas TPS di Distrik Mimika Barat Dilantik, Ini Pesan Bawaslu

Eltinus memohon kepada MRP Papua Tengah untuk menyusun Perda khusus ke Menteri Dalam Negeri terkait keterlibatan orang Papua di legislatif dan pemerintahan.

"Ini perlu, bupati, wakil bupati, DPRD pemimpinnya harus orang Papua sesuai UU Otsus. Kami bisa memimpin masyarakat," katanya.

Lanjutnya, banyak sekali Caleg orang asli Papua tetapi tidak banyak yang duduk di kursi DPR baik di kabupaten dan provinsi.

"Ini perlu saya sampaikan karena saya merasa prihatin dengan keterlibatan orang asli Papua yang selama ini hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri," tandasnya. (*)