Bahas Perbub ADK, Elphyna Sitomorang Harap Ada Indikator Pemberian Bantuan di Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Workshop penyusunan peraturan bupati tentang alokasi dana kampung (ADK) dan Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) bagi kampung dan  kampung adat di Kabupaten Jayapura tahun 2024 berlangsung di salah satu hotel di Sentani, Distrik Sentani, Selasa (20/2/2024).

Asisten 1 Sekda Kabupaten Jayapura, Elphyna Situmorang mengatakan kegiatan ini bersama beberapa lembaga swdaya masyarakat, diharapkan ada petunjuk teknis (juknis) pemberdayaan oleh kampung sehingga pengelolaan ADK bisa terarah dan fokus untuk operasional kampung.

Baca juga: Jawab Kebutuhan Petani, Pemkab Jayapura Bangun Fasilitas Budidaya Kakao di Kampung Hanggai Hamong

Pembangunan dilaksanakan dalam empat tema besar program nasional yaitu pengangguran, kemiskinan ekstrim, stunting, dan penurunan inflasi. 

Elphyna menjelaskan dana kampung untuk membantu kesejahteraan masyarakat baik pendidikan dan kesehatan. Setiap tahun pemerintah pusat dan kabupaten telah mengucurkan dana di kampung sebagai komitmem untuk melihat kesejahteraan masyarakat.

"Pendekatan menuju kesejahteraan masyarakat terutama orang asli Papua," ujarnya. 

Karena itu pemerintah kampung harus melaksankan amanah terhadap penggunaan dana yang sudah dikucurkan dengan baik dan transparansi. Kata dia, Realisasi pembangunan bukan dengan memberikan dana tunai kepada masyarakat.

"Jadi harus ada indikator seperti pemberian beasiswa, harus dikawal sampai membentuk SDM yang berkualitas, demikian dengan kesehatan," ujarnya. (*)