RATUSAN ASN Papua Minta Pj Gubernur dan Penjabat Sekda Papua Dicopot, Ada Apa?

Tuntut Presiden Penjabat

Sekretaris Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Benyamin Wayangkau mengatakan, pemerintahan di era Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun sangat redup dan miris. Padahal, dari kantor inilah, keluar kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.

“Nah bagaimana masyarakat bisa sejahtera sementara ASN Orang Asli Papua saja tidak diperhatikan. Karena itu, kita semua sudah satu suara, tuntut Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda dicopot. Kita akan bawa aspirasi ini juga ke DPR Papua dan MRO dan segera bersurat ke Jakarta,” tegas Benyamin dalam orasinya.

Gifli Buinei, Ketua Pemuda Saereri mengatakan, dirinya sangat menyayangkan praktik nepotisme dalam penempatan jabatan di eselon III Provinsi Papua.

Sebab dengan tindakan ini, Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda telah melecehkan harga diri anak-anak Papua yang sudah sekian lama berkarir di pemerintahan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan itu.

“Praktik ini meredupkan kesejahteraan ASN Papua. Hari ini kita lihat banyak spanduk dan anak Papua demo karena tidak diberi jabatan, itu artinya Penjabat Gubernur tidak punya hati untuk bangun Papua. Ini praktik yang buruk yang harus kita lawan. Hanya karena anak kandung, suku tertentu, agama tertentu, mereka yang dilantik naik jabatan,” sesal Gifli.

“Saya Yohanes Kaisepo, anak pahlawan. Saya saja tidak diperhatikan, apalagi kamu-kamu,” timpal Yohanes Kaisepo dari Dispenda Papua.

Sementara itu, salah seorang ASN lain, Silas Papare meme-warning Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda Papua yang tengah diam-diam hendak melakukan rotasi jabatan eselon II dan mengajukan Sekda Defenitif agar dihentikan segera.

Ia meminta segala proses pengangkatan pejabat harus melalui mekanisme yang benar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kami minta segera kembalikan fungsi BKD. Hentikan segala proses yang tidak benar melalui Biro Ortal. Karena itu, kita semua sepakat tuntut hari ini, tidak hanya Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda yang dicopot, tapi juga Kepala Biro Ortal. Karena perempuan ini yang mengacaukan sistem pemerintahan Papua. Masa dia yang atur pelantikan, harusnya BKD,” tegas Papare. (*)