Ini Rincian Bansos Tahap Pertama yang Disalurkan Pemkab Nabire Tahun Ini

TRIBUN-PAPUA, NABIRE- Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Nabire menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) tahap pertama tahun  ini di Kantor Pos Nabire, Papua Tengah, Selasa (26/03/2024).

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), Deki Mote, mengatakan, penyaluran Bansos ini dilaksanakan mulai Februari hingga 28 Maret 2024.

Deki menuturkan, ada dua jenis bansos yag disalurkan pemerintah.

Antara lain bansos tanpa syarat  dan bansos bersyarat, sesuai data yang dikirimkan dari Kementerian Sosial.

Baca juga: Dorong Pencatatan Akta Kelahiran dan Imunisasi, Dukcapil Kolaborasi dengan Dinkes dan RSUD Nabire

“Pertama Bansos tanpa Syarat yaitu Sembako, kedua Bansos bersyarat yaitu bantuan PKH. Diberikan sesuai data yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui DTKS,” ujar Deki kepada Tribun-Papua.com.

“Bansos Sembako ini diberikan 1 tahun Rp. 2.400.000, dibayarkan langsung 600.000 setiap tiga bulan per keluarga. Sementara Bansos PKH ini memiliki komponen ibu hamil, komponen balita, SD, SMP, SMA, komponen lansia, dan komponen disablitas."

"Ibu Hamil mendapat Rp. 3.000.000, balita mendapat Rp. 3.000.000, SD mendapat Rp. 450.000. SMP mendapat Rp. 900.000. SMA mendapat Rp. 2.000.000, lansia mendapat Rp. 2.400.000, dan disablitas mendapat Rp. 2.400.000,” tambah Deki.

“Jadi dari masing-masing komponen ini, SD dibayarkan Rp. 125.00 setiap kali ambil. Kalau dalam 1 keluarga ada anak SD dan ibu hamil maka pertiga bulan dibayarkan Rp. 725.000. kalau ada anak SD, SMA, dan ibu hamil maka tiap pertiga bulan dibayarkan Rp. 1.225.000. Kalau tambah sembako lagi maka dibayarkan Rp.1.825.000,” lanjut Decki.

Deki juga melanjutkan bahwa, jumlah data penerima Bansos Sembako Tahap I tahun 2024 sebanyak 99.000, dan penerima Bansos PKH sebanyak 3.924.

Baca juga: Kisah Perang Dunia ke II di Balik Nama Bukit Meriam Nabire

Deki juga berharap pemerintah kabupaten Nabire agar masyarakat Nabire yang benar-benar miskin dapat diusulkan ke Kementerian Sosial. Dia juga mengajak masyarakat asli Nabire untuk segera membuat Kartu Keluarga dan KTP supaya mendapatkan Bansos tersebut.

“Saya berharap kepada Pemerintah Nabire, terlebih khusus Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Nabire agar masyarakat asli Nabire yang benar-benar miskin dapat diusulkan ke Kementerian Sosial."

"Saya juga berharap kepada masyarakat asli Nabire baik itu masyarakat Pantai maupun itu masyarakat Gunung harus mengurus Kartu Keluarga dan KTP Nabire, Provinsi Papua Tengah, supaya Dinas Kesejahteraan Sosial Nabire dapat menguslkan data-data ke Kementerian Sosial,” pungkasnya. (*)