Dewan Pers Apresiasi Asosiasi Wartawan Papua Gelar Pelatihan Pengelolaan Media Online

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Asosiasi Wartawan Papua atau AWP menggelar Pelatihan Pengelolaan Media Online tingkat pimpinan se Tanah Papua di Kota Jayapura,Provinsi Papua.

Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari di salah satu hotel bilangan Abepura mulai Senin 25 sampai dengan Rabu 27 Maret 2024.

Secara resmi dibuka oleh Pj Gubernur Papua diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Elsye Rumbekwan ditandai dengan penabuhan tifa bersama dan penamatan tanda peserta.

Kehadiran Asosiasi Wartawan Papua (AWP) di Bumi Cenderawasih disambut baik Dewan Pers dan menginginkan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.

Baca juga: Gustaf Griapon Harap Asosiasi Wartawan Papua Kawal Program Otsus

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Atmaji Sapto Anggoro kepada wartawan di salah satu hotel di Abepura, Kota Jayapura, kemarin.

"Kami menyambut baik dengan berdirinya Asosiasi Wartawan Papua [AWP] harus tetap eksis karena, sudah dibangun cukup lama sejak lima tahun lalu," katanya.

Lebih lanjut, meski baru dilauncing Oktober 2023 lalu, menurut Sapto sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan.

"Salah satunya, Pelatihan Pengelolaan Media Online Tingkat Pimpinan se-Tanah Papua," ujarnya.

Sapto mengatakan,dirinya sudah berbincang dengan Ketua AWP untuk harus tetap eksis di Papua.

"Pastinya banyak hal harus dibuat," terangnya.

Sapto menjelaskan, dengan berdirinya AWP ini menjadi satu wadah untuk jurnalis orang asli Papua karena yang harus dilakukan oleh AWP adalah peningkatan kompetensi.

Selain itu dari sesi jurnalistik bagaimana cara mengolah informasi supaya informasi itu bisa cepat sampai ke publik.

Baca juga: Gustaf Griapon Harap Asosiasi Wartawan Papua Kawal Program Otsus

"Semua dilakukan untuk memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Papua. Karena, banyak potensi yang mesti diangkat. Ada banyak potensi ya, bahkan Informasi versi teman-teman Papua bagi kami sangat penting," katanya.

Ia menambahkan, Dewan Pers ingin agar media di Papua tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.

Melalui peningkatan kompetensi kemampuan dan kejujuran akan membantu AWP dalam mengambil keputusan dan menerima informasi yang memang benar.

"Karena fungsi kontrol diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999," tutupnya.(*)