Kantor Otonom Papua Digeruduk ASN, Presiden Diminta Segera Copot Pj Gubernur Ridwan Rumasukun

Menurut Nattan, ketiganya juga melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.

"Kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD,” kata Nattan dalam orasinya di depan ratusn ASN yang hadir.

Baca juga: Velix Wanggai Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Koordinator Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua

Dikatakan, praktik nepotisme sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu.

Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi Saireri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot dan dinonjobkan.

Nattan mengkritik sistem pelayanan di Kantor Gubernur yang terlihat sangat elitis, dimana rakyat tidak bisa diberi akses dengan mudah untuk masuk menemui pejabat.

“Kantor ini seperti hotel megah untuk orang-orang tertentu. Kami sampai sekarang tidak tahu Pak Pj itu dia punya muka yang mana. Tapi keluar Papua terus bawa nama masyarakat Papua, berbicara tentang kebijakan pelayanan masyakarat di Papua, tetapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita,” pungkasnya. (*)