Kantor Otonom Papua Digeruduk ASN, Presiden Diminta Segera Copot Pj Gubernur Ridwan Rumasukun

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Puluhan pegawai negeri yang tergabung dalam Solidaritas ASN Papua menggeruduk Kantor Dinas Otonom Provinsi Papua di Kotaraja, Kota Jayapura, (3/4/2024) pagi.

Mereka memalang akses jalan masuk ke kentor tersebut, sembari memasang sejumlah spanduk.

Mereka juga menggembok pagar yang merupakan akses utama ke kantor itu.

Pantauan Tribun-Papua.com di lokasi, ada lima poin tuntutan ASN ini dalam spanduk yang dipajang di lokasi aksi.

Pertama, Mendesak Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun untuk tidak melakukan pelantikan eselon II dan eselon IV.

Lalu, Meminta Pj Gubernur Papua membatalkan pelantikan eselon III di lingkungan Pemprov Papua pada 15 Maret 2024.

Ketiga, meminta Presiden Joko WIdodo (Jokowi) segera mencopot jabatan Ridwan Rumasukun sebagai Pj Gubernur Papua .

Baca juga: BREAKING NEWS: BEM Uncen Desak Panglima TNI Pecat dan Hukum Prajurit Penyiksa Warga di Papua Tengah

Keempat, mendesak Ridwan Rumaskun agar segera menghentikan praktik nepotisme.

Terakhir, mendesak Ridwan Rumasukun menghentikan seluruh proses pelantikan pejabat lingkungan Pemprov Papua.

"Ini dorang sudah tutup dari malam, tidak tau siapa dong yang tutup, maksudnya kalau palang datang tanggung jawab boleh, sampaikan langsung ke pimpinan di Kantor Gubernur," kata seorang anggota Satpol PP di depan Kantor Otonom.

Meski ditutup, masih ada celah berukuran kendaraan motor bisa akses ke dalam Kantor Otonon.

"Aktivitas pegawai di dalam tetap berjalan," lanjut Anggota Satpol PP.

Ridwan Rumasukun Dituding Nepotisme berujung Pemerintahan yang Buruk

Selain Ridwan Rumasukun, sekelompok ASN ini juga menuntut Presiden Jokowi mencopot Pj Sekretaris Daerah Papua Y Derek Hegemur, dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala.

Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay mengatakan, ketiganya dinilai telah melakukan praktik pemerintahan yang buruk.

Menurut Nattan, ketiganya juga melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.

"Kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD,” kata Nattan dalam orasinya di depan ratusn ASN yang hadir.

Baca juga: Velix Wanggai Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Koordinator Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua

Dikatakan, praktik nepotisme sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu.

Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi Saireri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot dan dinonjobkan.

Nattan mengkritik sistem pelayanan di Kantor Gubernur yang terlihat sangat elitis, dimana rakyat tidak bisa diberi akses dengan mudah untuk masuk menemui pejabat.

“Kantor ini seperti hotel megah untuk orang-orang tertentu. Kami sampai sekarang tidak tahu Pak Pj itu dia punya muka yang mana. Tapi keluar Papua terus bawa nama masyarakat Papua, berbicara tentang kebijakan pelayanan masyakarat di Papua, tetapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita,” pungkasnya. (*)