Sepi Wanimbo: Pemerintah Prioritaskan 100 Persen Orang Asli Papua dalam Rekrutmen Calon ASN 2024

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Pemerintah daerah se-Tanah Papua diminta untuk menerapkan 100 persen Orang Asli Papua (OAP) dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi 2024.

Permintaan ini datang dari Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandan Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Papua Pegunungan, Sepi Wanimbo.

Pasalnya, lanjut Wanimbo, pihaknya belum melihat adanya putra putri asli Papua yang diterima di luar Papua dalam rekrutmen CASN formasi tahun sebelumnya.

Menurutnya, peraturan daerah di luar Papua menjadi penghalang bagi OAP untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya masuk ASN.

Demikian juga sulitnya bagi OAP lulus dan diterima sebagai calon ASN meski kuota diberlakukan 80 persen bagi OAP dan 20 persen non-OAP.

Baca juga: Desak Pj Gubernur Papua Diganti, Solidaritas ASN: Kami Bicara Kesejahteraan, Bukan Kepentingan

Padahal kata dia, Papua adalah satu wilayah luasa dalam kesatuan NKRI.

"Tetapi sayang sekali bagi kami Orang Asli Papua sangat susah sekali bekerja di luar Papua. Kami sangat susah mendapat kesempatan 80 persen anak asli Papua, seperti disampaikan Bapak Dr Velix Wanggai, Pj Gubernur Papua Pegunungan, 2 Mei lalu," ujarnya secara tertulis kepada Tribun-Papua.com, Senin (6/5/2024).

Ia menyampaikan apresiasi kepada Velix Wanggai yang membuat terobosan nayata untuk kemajuan di Papua Pegunungan.

Ia menyebut 1.000 calon ASN akan diterim tahun ini.

Ia berharap pemerintah mengakomodir rekrutmen CASN tahun ini murni 100 persen bagi oras asli Papua.

Sebab, menurutnya, sumber daya manusia (SDM) Papua sudah sangat siap untuk membangun daerahnya.

Selain itu, pemekaran provinsi yang diberikan Pemerintah Pusat bagi Papua bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat asli Papua, sebagaimana amanat UU Otonomi Khusus (Otsus).

"Sangat beda jauh dengan daerah lain. Paling mengerti adalah anak daerah sendiri, maka pasti daerah akan maju bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi lebih cepat dari provinsi lain di Indonesia," katanya.

"Saya juga meminta kepada pengambil kebijakan agar memprioritaskan kebutuhan penyandang disabilitas di Provinsi Papua Pegunungan," ujar Wanimbo.

Ia menegaskan semua masyarakat mempunyai hak yang sama, tanpa melihat latarbelakangnya, termasuk penyandang disabilitas yang memang harus diperhatikan negara.