HPOAP Tagih Janji Pj Gubernur Papua Pegunungan Soal Paket Pekerjaan Rp 300 Milliar

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA- Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua (HPOAP) meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk segera merealisasikan janjinya soal  paket pekerjaan barang dan jasa sebesar Rp 300 miliar sesuai dengan daftar pengusaha yang ada di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. 

Ketua HPOAP 8 Kabupaten, Jhon Matuan menyebutkan, terlalu banyak kepentingan elit yang bermain dalam pembagian paket tersebut sehingga realisasi pekerjaan menjadi simpang siur.

Dampaknya, kata dia, ada sebagian pengusaha OAP sudah masuk dalam tender pekerjaan itu dan masih ada sebagian yang belum.

“Saat ini kami mempertanyakan janji dari Pak Gubernur Papua Pegunugan tahun lalu untuk pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua. Kami juga mendengar akan ada pertemuan PJ Gubernur Papua Pegunungan dengan beberapa kelompok pengusaha lagi, sehingga kita milih undur dan tak akan ikut pertemuan itu,” kata Jhon Matuan. 

Baca juga: Ini 7 Tuntutan Aksi Demo Himpunan Pengusaha OAP kepada Pemkab Jayawijaya

Ia menegaskan, apabila belum terjawab, pihaknya tetap akan melakukan aksi menduduki kantor Gubernur Papua Pegunungan hingga janji tersebut dijawab seperti tahun lalu yang telah direalisasikan hingga 500 pengusaha OAP bisa mendapatkan pekerjaan.

“Perlu saya tegaskan bahwa pekerjaan provinsi jangan disamakan dengan pekerjaan kabupaten karena untuk kabupaten ini dapur kita yang dari Jayawijaya, sementara teman-teman yang lain juga punya kabupaten dan mereka kerja di sana,” tegasnya.

Menurutnya, pengusaha yang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya seperti dibatasi,  apabila sudah mendapat pekerjaan di kabupaten yaitu tak boleh lagi mendapatkan pekerjaan di provinsi begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian, dicurigai bahwa paket provinsi dan Kabupaten Jayawijaya satu jalur paket yang mereka lakukan dan di situ banyak kepentingan elit yang masuk.

“Jadi dari pernyataan ini apabila Penjabat Gubernur Papua Pegunungan tak mendengarkan maka kita akan membuat aksi yang lebih besar lagi atau aksi palang memalang, kita juga tidak mau ada pengusaha dari luar Papua Pegunugan yang masuk tetapi biarkan kita anak daerah yang bersaing,” ungkapnya. 

Ia mengajak kepada semua Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) menjadi satu dan bergandengan untuk mendesak ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan  agar segera direalisasikan. 

"Kita ini sama-sama anak daerah, dan semua punya hak yang sama, tidak ada kepentingan apapun dalam Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua, tetapi kami ini murni untuk memberdayakan Orang Asli Papua," pungkasnya. (*)