ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Jayawijaya

Ini 7 Tuntutan Aksi Demo Himpunan Pengusaha OAP kepada Pemkab Jayawijaya

Kedatangan para pengusaha OAP itu disambut hangat Pj Bupati Jayawijaya Sumule Tumbo didampingi sejumlah pimpinan OPD. 

Penulis: Arni Hisage | Editor: Lidya Salmah
istimewa
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Imanuel Herman Medlama sedang memberikan arahan kepada Himpunan Pengusaha OAP Jayawijaya. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Sejumlah Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang ada di Kabupaten Jayawijaya mendatangi Pemkab Jayawijaya  untuk menuntuk hak-hak yang berhubungan langsung dengan pengusaha di halaman gedung otonom Wenehule Hubi Wamena, Papua Pegunungan.

Kedatangan para pengusaha OAP itu disambut hangat Pj Bupati Jayawijaya Sumule Tumbo didampingi sejumlah pimpinan OPD. 

Dalam aksi itu Ketua Koordinator Imanuel Ikinia menyerakan tujuh tuntutan kepada Pj Bupati Jayawijaya dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Imanuel Herman Medlama.

Baca juga: Himpunan Pegusaha OAP Desak Pemda Jayawijaya Tetapkan APBD 2024, Ini Alasannya

Berikut tujuh tuntutan:

1. Merealisasikan APBD Jayawijaya Tahun Anggaran 2024.

2. Mendesak Pj. Bupati Jayawijaya, Cq. Kepala Biro Organisasi Kabupaten Jayawijaya agar segerah memberikan kejelasan jumlah pagu anggaran yang disediakan guna pengadaan barang dan jasa kabupaten jayawijaya Tahun Anggaran 2024.

3. Merujuk pada letetapan Presiden No. 17 Tahun 2019 dan PERDASUS No. 12 Tahun 2023, Pj. Bupati Jayawijaya agar segerah menjelaskan jumlah paket :

A. Jumlah paket yang diadakan secara tender umum.

B. Jumlah paket yang diadakan secara tender terbatas (Khusus OAP)

C. Jumlah paket yang diadakan secara langsung .

D. Tidak melibatkan pengusaha Non OAP dalam pengadaan barang dan jasa di kabupaten jayawijaya.

4. Memberikan jaminan waktu realisasi pengadaan barang dan jasa. 

5.Tidak melibatkan pengusahaan yang berdomisili diluar dari kabupaten jayawijaya.

6. Tidak melibatkan asosiasi diluar dari wadah pengusaha yang terorganisir secara nasional yang ada di kabupaten jayawijaya.

Sumber: Tribun Papua
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved