Johannes Rettob: Pembangunan Sarana Air Bersih di Mimika Butuh Anggaran Rp 265 Miliar 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Kristin Rejang

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob menjelaskan prasarana air bersih dalam kota. 

Penjelasan ini disampaikan menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mimika, Selasa (2/7/2024) malam.

Johannes Rettob menjelaskan untuk sarana prasarana air bersih dalam kota, engineering esitimate tahun 2014 Rp374.297.600.000,00, pelaksanaan fisik tahun 2012-2022 telah dianggarkan Rp. 111.253.430.097,00.

Tahun 2023 dianggarkan Rp60.695.320.000,00, tahun 2022 dilakukan review design Rp510.342.605.825,00 untuk tahun 2024 dianggarkan Rp70.000.000.000,00.

Baca juga: Kondisi Papua Tengah Hari Ini Mencekam, Cek Info Lengkapnya 

Sehingga untuk pembangunan air bersih masih membutuhkan anggaran Rp. 265.000.000.000,00 untuk 50 ribu sambungan rumah.

“Kami berharap tahun ini dapat mengairi rumah-rumah yang telah dipasangi pipa sambungan rumah, yang progresnya mencapai 33,89 persen, namun perlu dilakukan regulasi dan kelembagaan untuk mengelola operasional air bersih seperti Perusda ataupun PDAM,” ungkapnya.

Ia juga menanggapi pandangan fraksi terkait  Pendapatan lebih kecil daripada belanja Daerah.

Johannes menerangkan bahwa realisasi APBD 2023 Rp6.052.755.632.529,33 sementara Belanja Daerah dianggarkan Rp7.197.481.873.864,00, untuk menutupi Belanja Daerah dialokasikan dari SILPA tahun 2022 Rp1.270.330.267.603,00.

Johannes Rettob menjelaskan terkait alokasi Dana Pendidikan di wilayah Pesisir dan Pegunungan telah dibelanjakan Rp500.000.000.000, Dinas Pendidikan telah melakukan banyak hal, mulai dari pembangunan ruang kelas, ruang guru, rumah guru hingga bantuan pendidikan dan makanan tambahan bagi anak-anak OAP.

Selain itu, ia menjawab mengenai penyertaan modal sebesar Rp6.400.000.000 pada Perusda, hal tersebut direalisasikan ke Bank Papua Rp5.000.000.000 sebagai penyertaan modal dan Rp1.400.000.000 ke PT Papua Divestasi Mandiri.

"Terkait Pokir DPRD, terdapat Pokir yang sebagian besar tidak sesuai dengan rencana kerja OPD Teknis dan terlambat dalam penginputan ke sistem aplikasi SIPD-RI dimana waktu dan tahapan penginputan telah ditentukan Kemendagri," jelasnya. 

Terkait penyelenggaraan Good Governace, Pemkab Mimika sementara melakukan penataan dan reformasi birokasi sesuai peraturan yang berlaku.

"Kemudian dalam alokasi belanja operasional pegawai sudah dilakukan melalui kebijakan Pemkab dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan," ujarnya

Sementara itu, untuk disparitas harga, Pemkab Mjmika telah melakukan subsidi transportasi udara dan laut serta penyaluran sembako ke semua wilayah termaksud pembangunan infrastruktur jalan, dermaga dan Lapter Printis untuk pendistribusian.