Aksi Massa di Manowari, Kantor Gubernur Papua Barat Digeruduk: Honorer Tagih Janji Pengangkatan PNS

Dia mengungkapkan, pengabdian sebagai honorer sejak tahun 2013 menjadi bukti bahwa sebagian usia dikerahkan untuk mengabdi di Pemprov Papua Barat.

"Kitorang tidak mau kasih hancur kantor karena kitorang tau kantor ini kasih gaji kitorang, kasih makan. Yang tong kecewa itu kitorang punya nasib diputar-putar, tidak ada yang mau tergantung-tergantung, karena sebagian dari kami adalah tulang punggung keluarga," ucapnya lagi.

Benny Warobay, salah satu peserta massa aksi menyambut positif Sekda Papua Barat menemui massa.

"Hari ini kami sudah bertemu dengan Bapak Sekda, saya kira kami sudah bangun komunikasi dengan DPRD Papua Barat, MRP dan BKD, semuanya dorang kembalikan ke Bapak Sekda."

"Satu Minggu yang lalu kami bertemu dengan Bapak Pj Gubernur, beliau sampaikan bahwa jangan sampai alokasi pegawai ini hilang, saya kira sudah instruksi presiden untuk menyelesaikan masalah honorer batas tahun ini 2024," kata Warobay.

Worabay mendesak Sekda Papua Barat agar mengeluarkan surat untuk dilakukan verifikasi untuk validasi data yang dilakukan secara transparan agar menghindari titipan-titipan dari luar (bukan honorer).

"Karena kalau belum ada verifikasi Menpan juga tidak tahu jumlah honorer Papua Barat berapa, sehingga kami minta Pak Sekda segera keluarkan surat agar dilakukan validasi," jelasnya.

Persoalan honorer Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak hanya sebatas pihak yang melakukan aksi demi saat ini, seakan menjadi masalah akut yang belum ada kejelasan secara tuntas, karena sebelumnya aksi-aksi serupa juga digelar oleh kelompok honorer yang menyebut diri sebagai Forum Honorer Papua Barat 512.

Forum ini merupakan pecahan dari honorer yang berjumlah 1.283 orang yang mengabdi sejak 2004 hingga 2012.

Forum honorer 512 bahkan sudah sampai pada tahap membuat pengaduan ke polisi terkait dugaan pemalsuan dokumen, terdapat beberapa pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sedangkan sebanyak 771 orang pecahan dari 1.283 sudah diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Plt Sekertaris Daerah Sekda Papua Barat Jakob Fonataba yang menemui massa mengatakan, pihaknya sedang memproses sesuai dengan prosedur.

Baca juga: Kapolda NTT Buka Suara soal Polemik Seleksi Taruna Akpol, Irjen Daniel Silitonga Bilang Begini

"Prosedur itu berkaitan dengan tadi saya sampaikan, minta tolong dipastikan jumlah [honorer] sesuai, terus jangan sampai ada yang merugikan kamu, orang yang tidak honor dia datang masuk dalam proses ini," jelas Jakob Fonataba di hadapan massa.

Dia menegaskan, pihaknya dan Penjabat Gubernur Papua Barat bukan tipe orang euforia bicara-bicara banyak.

"Kita ini bekerja, menghitung secara baik berdasarkan anggaran yang dibutuhkan. Kita menghitung kemampuan anggaran dengan jumlah yang ada, apakah sekaligus atau bertahap," kata Fonataba.