Kapolda NTT Buka Suara soal Polemik Seleksi Taruna Akpol, Irjen Daniel Silitonga Bilang Begini

TRIBUN-PAPUA.COM - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga terseret dalam sentimen negatif publik yang merespons hasil seleksi calon taruna Akademi Kepolisian asal daerah itu.

Silitonga dianggap ikut bertanggung jawab dalam dugaan praktik nepotisme yang mengeliminasi putra-putri daerah setempat dan memberi ruang bagi peserta titipan dari luar daerah.

Ia membantah.
 
Kepada Kompas, Senin (8/7/2024) siang, Daniel memberikan sejumlah klarifikasi terkait proses seleksi taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang mengisi 11 kuota yang ditentukan oleh Markas Besar (Mabes) Polri.

Ia pun merinci komposisi 11 orang dimaksud.

”Satu orang asli putra daerah NTT, lima orang putra daerah yang lahir dan besar di NTT, dan lima orang pendatang yang sudah menetap di NTT,” kata Daniel lewat pesan singkat.

Baca juga: Diduga Gelapkan Tabungan Siswa Senilai Rp 262 Juta, Para Orangtua Laporkan Eks Kepsek ke Polisi

Silitonga menuturkan, seluruh hasil tes langsung ditayangkan dan ditandatangani peserta dan pengawas.

Setiap kali setelah pelaksanaan tes, peserta juga dipersilakan mengisi survei kepuasan yang dilakukan secara terbuka.

Setiap tahapan diawasi secara ketat oleh pengawas internal dan eksternal.

”Panitia pun tidak bisa mengubah hasil perolehan nilai karena sudah diolah dalam sistem dan peserta pun sudah mengetahui nilai setiap selesai tahapan pendaftaran,” tulis Daniel.

Daniel menjadi sorotan setelah empat orang calon lolos berasal dari satu suku yang sama dengan dirinya.

Bahkan, di publik, beredar informasi bahwa salah satu di antaranya adalah anak kandung Daniel. Saat ditanya terkait hal itu, Daniel belum merespons.

Pada Senin pagi, Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton mendorong agar Mabes Polri meninjau kembali seleksi calon taruna Akpol di NTT.

Seleksi harus diulangi dengan memprioritaskan putra-putri NTT.

Hal ini seperti yang berlaku di wilayah Papua. Proses seleksi juga harus dilakukan secara terbuka agar publik dapat memantaunya.

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius B Daton